JAKARTA, PinFunPapua.com – Gubernur Papua Barat melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat didampingi oleh sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Desa dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang berfokus pada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kawasan perdesaan, khususnya di wilayah yang masih tergolong daerah tertinggal.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan kampung dan kawasan perdesaan di Papua Barat secara terpadu dan berkelanjutan. Program tersebut dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kapasitas aparatur kampung, serta memperluas akses infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.
Menurut Gubernur, pembangunan desa di Papua Barat harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang memanfaatkan potensi lokal serta memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar program pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai sumber pendanaan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa, maupun skema pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan desa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan melakukan tindak lanjut teknis guna memastikan program-program prioritas tersebut dapat segera diimplementasikan. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan desa di Papua Barat dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi pada terwujudnya kampung yang mandiri, maju, serta berkelanjutan. (red/rls)
About the Author
