MANOKWARI,PinFunPapua.com- Wakil Ketua I DPRK Manokwari, Suriyati, bersama pimpinan dan anggota komisi serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Wilayah Sungai, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik terdampak banjir di wilayah Wosi, Manokwari, Selasa (14/4/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai respons atas banjir yang merendam rumah warga di beberapa kawasan dalam beberapa hari terakhir, sekaligus untuk mengidentifikasi penyebab utama serta langkah penanganan yang perlu segera dilakukan.
Adapun lokasi yang dikunjungi meliputi kawasan Lembah Hijau, Kampung Tanimbar, hingga jembatan Kali Dingin di Wosi. Dari hasil pantauan di lapangan, rombongan menemukan kondisi sungai yang cukup memprihatinkan, terutama di Kali Dingin. Di lokasi tersebut terlihat banyak tumpukan kayu, sampah rumah tangga, serta material lainnya yang berserakan di sepanjang bantaran sungai dan menghambat aliran air.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir, terutama saat curah hujan meningkat.
Suriyati menegaskan bahwa persoalan banjir di Manokwari tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Menurut dia, dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah ke sungai. Ia menilai rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyumbatan aliran air di sejumlah titik.
“Kita semua punya tanggung jawab. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kesadaran untuk tidak membuang sampah di sungai itu sangat penting, karena dampaknya langsung dirasakan bersama,” ujar Suriyati kepada wartawan di sela-sela peninjauan.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Manokwari sebenarnya telah menyediakan fasilitas pembuangan sampah berupa kontainer di berbagai kompleks permukiman warga. Namun, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian masyarakat yang masih memilih membuang sampah ke aliran sungai. Kebiasaan ini, kata dia, jika terus dibiarkan akan menimbulkan penumpukan yang semakin besar dan berisiko memicu banjir berulang.
Menurut Suriyati, jika satu orang saja membuang beberapa kantong sampah setiap hari ke sungai, maka dalam waktu singkat akan terjadi penumpukan signifikan, apalagi jika dilakukan oleh banyak orang.
Kondisi ini akan semakin berbahaya saat hujan deras, karena sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan luapan yang menggenangi permukiman warga di sekitar bantaran sungai.
Selain persoalan sampah, DPRK Manokwari juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur drainase dan penguatan bantaran sungai. Komisi III DPRK mendorong agar dilakukan pembangunan talud atau pemasangan bronjong di sejumlah titik rawan guna mencegah longsor serta mengurangi risiko meluapnya air saat debit meningkat.
Suriyati menambahkan, upaya pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pemeliharaan rutin. Ia meminta Dinas PU untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi kegiatan pemeliharaan sungai, termasuk pengerukan sedimen seperti pasir dan lumpur yang dapat menghambat aliran air.
“Setinggi apa pun talud yang dibangun, kalau tidak ada pemeliharaan tetap tidak akan maksimal. Sungai ini bukan hanya dipenuhi sampah, tetapi juga material seperti pasir yang harus dikeruk secara berkala agar alirannya tetap lancar,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang dinilai berpotensi berdampak pada penanganan bencana di daerah. Menurut dia, adanya pemotongan anggaran yang cukup besar, termasuk yang disampaikan pihak Balai Wilayah Sungai, dapat menghambat program penanggulangan banjir di Manokwari.
Suriyati berharap, dalam situasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, kebijakan efisiensi anggaran dapat dipertimbangkan kembali agar tidak mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana
Ia menekankan bahwa penanganan banjir membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pemeliharaan secara berkelanjutan.
Melalui peninjauan ini, DPRK Manokwari berkomitmen untuk terus mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat agar persoalan banjir dapat ditangani secara menyeluruh dan tidak terus berulang di masa mendatang. (Dhy)
About the Author
