MANOKWARI,PinFunPapua.com- Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Manokwari, Papua Barat, dalam beberapa hari terakhir menyebabkan ratusan warga mengungsi dan mengalami kerugian material.
Pemerintah Provinsi Papua Barat bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan bahan pokok (bapok) kepada warga terdampak sebagai bentuk tanggap darurat.
Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama Bupati Manokwari Hermus Indou. Setelah itu, keduanya meninjau lokasi terdampak banjir di kawasan Jalan Transito, Lembah Hijau, Wosi, Jumat (17/4/2026).
Di lokasi tersebut, genangan air sebelumnya dilaporkan merendam permukiman warga dan memaksa masyarakat meninggalkan rumah mereka demi keselamatan.
Dominggus mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pascabencana.
Namun, ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dengan bantuan darurat, melainkan perlu diikuti dengan langkah pencegahan jangka panjang.
“Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat adalah bentuk kepedulian. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ke depan kita mencegah kejadian serupa agar tidak terus berulang,” kata Dominggus.
Pentingnya Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan Dalam peninjauan tersebut, Dominggus menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) secara konsisten.
Ia menegaskan bahwa setiap kawasan memiliki fungsi yang harus dijaga, baik sebagai permukiman, area pertanian, maupun kawasan lindung.
Menurutnya, kerusakan lingkungan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana.
“Ada kawasan yang memang harus kita lindungi dan lestarikan. Jika sumber daya alam tidak dikelola secara bijak, maka risiko bencana seperti banjir akan semakin besar di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keselamatan.
Soroti Permukiman di Daerah Rawan
Dominggus mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya warga yang membangun rumah di daerah rawan bencana, seperti di lereng gunung maupun bantaran sungai. Ia menyebut kondisi tersebut sangat berisiko, terutama saat curah hujan tinggi.
“Ketika musim hujan, wilayah-wilayah seperti itu sangat rentan. Yang kita khawatirkan adalah keselamatan masyarakat, karena potensi korban jiwa bisa terjadi,” katanya.
Ia menilai, fenomena ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait risiko bencana serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah.Peran Pemerintah Daerah dan OPD.
Lebih lanjut, Dominggus menegaskan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab untuk lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Sosialisasi mengenai kawasan yang layak dan tidak layak untuk permukiman dinilai harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
“Kawasan mana yang boleh dibangun dan mana yang tidak, itu harus disampaikan dengan jelas. Jangan sampai masyarakat membangun di bantaran sungai karena tidak tahu, lalu akhirnya menjadi korban saat banjir terjadi,” ujarnya.
Ia juga meminta OPD terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang serta memastikan kebijakan tata ruang benar-benar diterapkan di lapangan.
Harapan ke Depan Pemerintah berharap peristiwa banjir ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang yang lebih baik, peningkatan kesadaran lingkungan, serta kepatuhan terhadap aturan diharapkan dapat mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Sementara itu, warga terdampak masih membutuhkan dukungan selama masa pemulihan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Dengan langkah penanganan darurat yang diikuti upaya mitigasi jangka panjang, diharapkan Manokwari dapat lebih siap menghadapi potensi bencana serupa di masa depan. (Dhy).
About the Author
