Filep Wamafma Soroti Pelayanan RSUD Manokwari, Tekankan Keselamatan Pasien di Atas Administrasi

MANOKWARI, PinFunPapua.com — Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Manokwari menyusul beredarnya surat terbuka dari keluarga pasien yang mengeluhkan lambannya penanganan medis serta buruknya komunikasi petugas rumah sakit.

Menanggapi hal tersebut melalui sambungan telepon, Filep menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dibandingkan urusan administratif. Ia mengingatkan bahwa prinsip tersebut telah menjadi kesepahaman antara pemerintah, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

“Keselamatan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya administratif. Rumah sakit tidak boleh membebankan pasien dengan urusan administrasi di saat kondisi darurat. Penyelamatan nyawa harus didahulukan, sementara administrasi bisa menyusul,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Selain itu, Filep juga menyoroti persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan warga kurang mampu. Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten setiap tahun telah mengalokasikan anggaran untuk menjamin asuransi kesehatan masyarakat. Namun, kurangnya transparansi data dan informasi menyebabkan banyak warga tidak mengetahui hak mereka.

“Masalahnya sekarang adalah data dan informasi yang tidak jelas. Banyak masyarakat yang sebenarnya ditanggung pemerintah, tetapi tidak mendapatkan informasi yang memadai,” katanya.

Ia pun meminta BPJS Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten agar lebih transparan, serta didukung oleh pemerintah daerah hingga tingkat distrik dan kampung dalam menyosialisasikan hak-hak masyarakat terkait jaminan kesehatan. Ia juga mendorong agar kartu peserta jaminan kesehatan dapat dibagikan langsung kepada masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah guna menghindari kebingungan saat membutuhkan layanan medis.

Di sisi lain, Filep menekankan pentingnya koordinasi antara pihak rumah sakit dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin ketersediaan stok darah. Menurutnya, kebutuhan darah tidak seharusnya menjadi kendala dalam penanganan pasien darurat.

“Kenapa tidak ada koordinasi yang intens dengan PMI? Seharusnya stok darah selalu tersedia, sehingga dalam kondisi darurat tidak perlu lagi mencari,” tegasnya.

Ia juga menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan rumah sakit, terutama dalam aspek kecepatan penanganan, komunikasi kepada pasien dan keluarga, serta sistem rujukan yang efektif.

Sorotan ini mencuat setelah seorang warga, Ibe Ullo, menyampaikan surat terbuka kepada Direktur RSUD Manokwari terkait pengalaman keluarganya saat membawa pasien dengan kondisi hemoglobin (Hb) rendah untuk mendapatkan penanganan medis. Dalam surat tersebut, pihak keluarga mengeluhkan lamanya proses penanganan, minimnya informasi terkait kebutuhan transfusi darah, hingga adanya permintaan penandatanganan dokumen kosong saat pasien memutuskan untuk pulang.

Menutup pernyataannya, Filep berharap kejadian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait agar pelayanan kesehatan di daerah menjadi lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

“Sudah saatnya kita membenahi pelayanan medis. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, sementara administrasi bisa diselesaikan kemudian,” pungkasnya. (red/rls)