Kepala Dinas Sosial Fakfak, Sadali La Hadalia, (Foto: Risman Bauw).
FAKFAK,PinFunPapua.com – Sebanyak 63.033 jiwa atau 17.407 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, tercatat masuk kategori fakir miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Fakfak dalam waktu dekat akan melakukan pendataan ulang serta verifikasi lapangan guna memastikan akurasi data penerima bantuan.
Kepala Dinsos Fakfak, Sadali La Hadalia, mengatakan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan pengecekan berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Data ini berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat yang bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu perlu dikroscek kembali agar sesuai dengan kondisi eksisting,” ujarnya kepada media di Fakfak, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, langkah verifikasi ini juga bertujuan meminimalisir terjadinya exclusion error, yakni kondisi di mana warga yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak terdata dalam sistem.
“Masih ada kemungkinan warga yang memenuhi kriteria miskin namun belum terakomodir dalam pendataan teknis. Ini yang akan kita perbaiki melalui verifikasi lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Dinsos Fakfak juga menyoroti sejumlah indikator yang dapat menyebabkan seseorang masuk dalam kategori desil tinggi atau dianggap tidak layak menerima bansos. Di antaranya kepemilikan aset maupun kondisi ekonomi tertentu, seperti memiliki tabungan di atas Rp 15 juta, kendaraan lebih dari satu, rumah permanen dengan lantai keramik, hingga penghasilan di atas upah minimum kabupaten (UMK).
Faktor lain yang menjadi pertimbangan antara lain adanya anggota keluarga yang berstatus ASN/PNS, memiliki BPJS Ketenagakerjaan, daya listrik tinggi, hingga pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta atau wiraswasta.
“Semua indikator ini menjadi acuan dalam menentukan kelayakan penerima bansos agar penyalurannya tepat sasaran,” tegasnya.
Sadali berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku serta turut berperan aktif dalam mengawal proses penyaluran bantuan sosial.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama memastikan bansos dari Kemensos benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (Risman Bauw).
About the Author
