MANOKWARI, PinFunPapua.com – Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 dimanfaatkan pemerintah untuk menegaskan komitmen dalam membangun kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi desa, serta perlindungan generasi muda di ruang digital.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional di Manokwari, Selasa (20/5/2026).
Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem kesejahteraan yang menyeluruh melalui penguatan sektor pangan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah disebut terus menghadirkan berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di sektor kesehatan, pemerintah telah menjalankan layanan cek kesehatan gratis guna memastikan akses layanan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, di bidang ekonomi kerakyatan, pemerintah memperkuat peran koperasi desa dan kelurahan sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat kampung dan desa. Melalui koperasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pupuk, permodalan usaha, distribusi hasil panen, kebutuhan sembako, obat-obatan murah, hingga layanan ekonomi dasar lainnya.
“Desa diharapkan dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada pihak luar,” ujar Lakotani saat membacakan sambutan.
Selain pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga memberi perhatian besar terhadap perlindungan generasi muda di era digital. Salah satu langkah konkret yang dilakukan ialah pemberlakuan penuh Peraturan Perlindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas.
Kebijakan tersebut mulai diterapkan secara resmi pada 28 Maret 2026 dengan membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital yang dianggap berisiko tinggi.
Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif ruang digital yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan anak.
Melalui kebijakan itu, pemerintah ingin memastikan anak-anak Indonesia dapat mengakses ruang digital yang sehat, aman, dan beretika sehingga mampu mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.
Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini berpedoman pada Asta Cita atau delapan misi besar pembangunan nasional yang menjadi kompas utama pemerintah dalam menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda, dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.
Menurut Lakotani, kebangkitan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan gerakan kolektif seluruh rakyat Indonesia yang dimulai dari kesadaran individu hingga menjadi kekuatan besar bangsa di tingkat dunia.
“Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang harus dijaga, dibina, dan dipersiapkan secara baik demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (red)
