MANOKWARI,PinFunPapua.com- Sebanyak 10 anggota aktif Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap IV Sorong Raya bersama keluarga mereka menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah prosesi ikrar setia yang berlangsung di Markas Kodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Papua Barat, Kamis (25/6/2026).
Momentum tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pemerintah dan aparat keamanan untuk mendorong terciptanya situasi keamanan yang kondusif di Tanah Papua melalui pendekatan persuasif dan dialogis.
Prosesi ikrar kesetiaan kepada NKRI disaksikan langsung oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, Ketua DPR Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
Dalam kegiatan tersebut, para mantan anggota kelompok bersenjata secara simbolis menyerahkan sejumlah senjata dan perlengkapan yang selama ini digunakan. Mereka juga menyerahkan bendera Bintang Kejora serta melepaskan atribut kelompok sebagai tanda berakhirnya keterlibatan mereka dalam organisasi tersebut.
Adapun barang yang diserahkan meliputi empat pucuk senapan tabung, satu pucuk senjata SSI V3 kaliber 5,56 milimeter, satu pucuk senapan Arisaka 38, serta tujuh bilah parang.
Penyerahan senjata dan atribut itu menjadi bagian dari komitmen para mantan anggota TPNPB-OPM untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Papua Barat.
Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, keberhasilan proses tersebut tidak terjadi secara instan. Menurut dia, pendekatan terhadap para anggota kelompok dilakukan selama kurang lebih enam bulan dengan mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis.
Ia menjelaskan, aparat keamanan tidak hanya melakukan komunikasi langsung dengan anggota kelompok, tetapi juga membangun dialog bersama keluarga, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan pemahaman bahwa pemerintah membuka ruang bagi siapa saja yang ingin kembali berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.
“Kami mengedepankan pendekatan yang humanis. Proses ini berjalan cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak sehingga akhirnya mereka memutuskan kembali ke pangkuan NKRI,” kata Lucky.
Menurut dia, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan keamanan di Papua tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan semata, tetapi juga membutuhkan dialog, komunikasi, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lucky menambahkan, pemerintah bersama TNI dan Polri akan terus membuka ruang komunikasi bagi anggota kelompok lain yang ingin kembali dan bergabung dengan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses tersebut.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan memberikan perhatian khusus kepada para mantan anggota kelompok bersenjata beserta keluarganya.
Menurut Dominggus, perhatian tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga akan memberikan pendampingan agar para mantan anggota kelompok dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
“Kami akan memberikan perhatian dan pendampingan. Mereka adalah bagian dari masyarakat Papua yang harus kita rangkul bersama agar dapat hidup dengan baik dan ikut membangun daerah,” ujar Dominggus.
Ia mengatakan, keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, Dominggus mengajak masyarakat untuk menerima kehadiran para mantan anggota kelompok tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memulai kehidupan baru.
Menurut dia, penerimaan masyarakat menjadi faktor penting agar proses reintegrasi berjalan baik dan para mantan anggota kelompok tidak kembali terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum maupun mengganggu stabilitas keamanan daerah.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menerima mereka sebagai saudara kita. Mari kita bersama-sama membangun Papua Barat yang aman, damai, dan sejahtera,” katanya.
Pemerintah berharap langkah kembalinya 10 anggota TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya ke pangkuan NKRI dapat menjadi contoh bagi kelompok lain yang masih berada di luar sistem pemerintahan untuk memilih jalan damai dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis upaya menciptakan stabilitas keamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat dapat terus berjalan secara berkelanjutan.Versi ini sudah mendekati panjang dan gaya berita nasional Kompas.com, sekitar 700–800 kata, dengan struktur yang lebih kaya pada unsur latar belakang, kutipan, dan dampak kebijakan.
(Jurnalis : Dhy).
About the Author
