MANOKWARI,PinFunPapua.com – Dr. Filep Wamafma resmi memimpin Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Papua Barat periode 2026–2031. Kepemimpinan baru ini dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan kolaborasi antarkampus, hingga kesiapan menghadapi transformasi teknologi.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum APTISI Pusat, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, di Swiss-Belhotel Manokwari, Rabu (28/10/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan perguruan tinggi swasta di Papua Barat.
Filep terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Luar Biasa (Muslub) APTISI Papua Barat pada Selasa (27/10/2026). Ia menggantikan kepemimpinan sebelumnya setelah Ketua APTISI Papua Barat terdahulu, Dr. Drs. Nataniel Mandacan, meninggal dunia.
Penjabat Ketua APTISI Papua Barat, Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, menjelaskan bahwa Muslub digelar untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sekaligus memastikan keberlanjutan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
“Muslub ini digelar untuk mengisi kefakuman kepemimpinan akibat berpulangnya almarhum Dr. Drs. Nataniel Mandacan,” kata Roberth dalam laporannya.
Musyawarah tersebut diikuti tujuh dari sebelas perguruan tinggi swasta yang berada di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV Papua. Setelah pemilihan, tim formatur menyusun kepengurusan baru dengan melibatkan perwakilan dari sebelas kampus swasta di Papua Barat.
Perguruan tinggi tersebut tersebar di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. Keterwakilan lintas wilayah ini diharapkan memperkuat koordinasi serta membangun sinergi antarkampus dalam menjalankan program organisasi.
Filep Wamafma yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua serta Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia kini mengemban tanggung jawab untuk memperkuat peran perguruan tinggi swasta dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua Barat.
Tantangan tersebut tidak cukup dijawab melalui pergantian kepengurusan. Diperlukan program kerja yang terukur, kerja sama antarlembaga, serta komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar perguruan tinggi swasta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ketua Umum APTISI Pusat, Budi Djatmiko, menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak dapat dilakukan oleh masing-masing kampus secara sendiri-sendiri. Menurut dia, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pembangunan SDM Papua Barat.
“Kita yang ada di sini harus memikirkan bagaimana SDM Papua Barat jauh lebih bagus,” ujar Budi.
Ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi instrumen untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Karena itu, perguruan tinggi perlu berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Selain persoalan mutu pendidikan, Budi turut mengingatkan pimpinan perguruan tinggi agar tidak mengabaikan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan teknologi brain-computer interface (BCI).
Menurut dia, perkembangan teknologi berpotensi mengubah sistem pembelajaran dan pengelolaan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut berbenah, meningkatkan kinerja, serta memanfaatkan inovasi secara tepat agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.
“Perubahan zaman itu pasti. Kampus-kampus harus siap melakukan reformasi dan memperbaiki kinerja dengan memanfaatkan bantuan kecerdasan buatan agar tetap relevan di masa depan,” kata Budi.
Pemanfaatan teknologi, bagaimanapun, perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi dosen, penguatan tata kelola, serta perhatian terhadap kualitas pembelajaran. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, bukan sekadar mengikuti tren.
Pelantikan pengurus APTISI Papua Barat periode 2026–2031 pun menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi perguruan tinggi swasta di wilayah tersebut. Tantangan ke depan bukan hanya menjaga keberlangsungan organisasi, melainkan memastikan kerja sama yang dibangun mampu menghasilkan perubahan nyata bagi mahasiswa dan masyarakat.
Sebab, masa depan Papua Barat tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi juga oleh kualitas manusia yang dibentuk melalui pendidikan.
“Pendidikan bukan sekadar mencetak sarjana, tetapi membentuk manusia yang mampu berpikir, berkarya, dan membawa perubahan. Kampus boleh berdiri di daerah, tetapi kualitas lulusannya harus mampu menjawab tantangan dunia.”
(Red).
About the Author
