MANOKWARI, PinFunPapua.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua III DPRK Fakfak bersama Ketua Kelompok Khusus Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Fakfak di ruang kerja Ketua MRP Papua Barat, Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut membahas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus yang mencapai 81,56 persen oleh pemerintah pusat.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya koordinasi antarlembaga dalam menyikapi kebijakan pemangkasan DBH Migas yang dinilai berpotensi memberikan dampak besar terhadap pembiayaan pembangunan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Papua Barat.
Wakil Ketua III DPRK Fakfak, Dominus Tuturop, S.T., mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan sekaligus membahas persoalan pemangkasan DBH Migas bersama MRP Papua Barat. Menurutnya, diperlukan pemahaman yang utuh mengenai latar belakang dan mekanisme kebijakan pemerintah pusat sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kami dari DPRK Fakfak, khususnya Kelompok Khusus, melakukan perjalanan dinas untuk bertemu dengan MRP Provinsi Papua Barat guna membahas persoalan DBH Migas yang dipangkas oleh pemerintah pusat sebesar 81,56 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui pertemuan tersebut, pihaknya ingin mengetahui secara jelas duduk persoalan pemangkasan anggaran, termasuk alasan dan dasar kebijakan yang menyebabkan penurunan alokasi DBH Migas tersebut.
Menurut Tuturop, koordinasi dengan MRP Papua Barat menjadi penting karena persoalan DBH Migas tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adat Papua.
Ia berharap, melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga, dapat dirumuskan langkah-langkah yang lebih baik dan optimal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat, baik secara umum maupun secara khusus dalam kaitannya dengan pemanfaatan DBH Migas.
Lebih lanjut, Tuturop menegaskan bahwa DBH Migas merupakan bagian dari penerimaan negara yang bersumber dari kekayaan alam di Tanah Papua, khususnya wilayah Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi.
Menurutnya, keberadaan sumber daya alam tersebut seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan sosial dengan wilayah tempat sumber daya alam itu dikelola.
Ia menilai, pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat sebagai bagian dari tujuan pembangunan di Tanah Papua. Terlebih, DBH Migas yang berkaitan dengan kebijakan Otonomi Khusus memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.

“Ini merupakan sumber daya alam yang berada di atas Tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat. Masyarakat Papua memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan alam tersebut melalui kebijakan pemerintah yang telah diatur dalam pembiayaan Otonomi Khusus. Namun, ketika anggarannya dipangkas, tentu masyarakat adat Papua di wilayah ini tidak bisa menerima begitu saja karena hasil sumber daya alam tersebut seharusnya memberikan manfaat bagi kehidupan mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Khusus Fraksi Otsus DPRK Fakfak, F. Valentinus Kabes, menambahkan bahwa pemerintah pusat seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pemangkasan DBH Migas tersebut.
Menurutnya, apabila pemerintah pusat mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah dan pembiayaan Otsus, informasi mengenai alasan, dasar perhitungan, serta mekanisme pemangkasan harus disampaikan secara jelas kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua.
Ia menilai, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar pemerintah daerah bersama masyarakat dapat memahami persoalan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan berbagai pertanyaan maupun keresahan di tengah masyarakat.
Valentinus juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama masyarakat Kabupaten Fakfak pernah menyampaikan sikap terkait persoalan Otonomi Khusus dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Fakfak.
“Kami bersama masyarakat di Kabupaten Fakfak pernah menyampaikan sikap pada momentum peringatan HUT Kabupaten Fakfak. Jika masyarakat Papua dirugikan, maka kami menyatakan lebih baik Otsus dikembalikan saja kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pemberlakuan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Pertemuan antara DPRK Fakfak dan MRP Papua Barat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan konsolidasi antarlembaga representasi masyarakat Papua dalam menyikapi persoalan pemangkasan DBH Migas.
Kedua lembaga diharapkan dapat mendorong adanya penjelasan yang transparan dari pemerintah pusat, sekaligus memperjuangkan kebijakan pengelolaan dana Otsus yang lebih adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat Papua.(red)

