Pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak dan Ketua Kelompok Khusus Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Fakfak memperkuat koordinasi dalam menyikapi kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otsus yang mencapai 81,56 persen. ( FOTO : AUfrida Marisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak dan Ketua Kelompok Khusus Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Fakfak memperkuat koordinasi dalam menyikapi kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otsus yang mencapai 81,56 persen. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyatukan pandangan sekaligus merumuskan langkah perjuangan demi melindungi hak dan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).
Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, mengatakan pihaknya mengapresiasi kunjungan DPRK Fakfak karena pertemuan tersebut tidak hanya membahas besaran angka pemangkasan DBH Migas, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar mengenai bagaimana dana tersebut dapat dikelola dan diserap secara optimal untuk kepentingan masyarakat Papua.
Menurut Waprak, persoalan DBH Migas harus dilihat secara menyeluruh. Pemerintah dan seluruh lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat Papua perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Ia menjelaskan bahwa perubahan alokasi DBH Migas dari tahun anggaran 2026 ke 2027 perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan pemangkasan tersebut.
MRP Provinsi Papua Barat sendiri telah melakukan sejumlah rapat khusus dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan tersebut. Koordinasi dilakukan melalui Kementerian Keuangan secara daring, serta komunikasi dengan sejumlah direktorat dan kementerian terkait.
“Kami mengapresiasi karena dalam pembicaraan dan diskusi hari ini, yang kita lihat bukan hanya soal angka pemotongan DBH Migas, tetapi bagaimana penyerapan anggaran DBH Migas Otsus itu dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat,” ungkap Waprak.
Ia menegaskan, perjuangan mempertahankan alokasi DBH Migas tidak boleh terlepas dari tujuan utama pemberlakuan Otonomi Khusus di Tanah Papua, yakni memberikan perlindungan, keberpihakan, dan peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua.
Karena itu, seluruh pihak yang berkepentingan perlu memiliki kesamaan pandangan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, koordinasi antara MRP Provinsi Papua Barat dan DPRK Fakfak merupakan langkah penting agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur kelembagaan.
Waprak juga menyoroti masih adanya pemahaman yang keliru di tengah masyarakat mengenai peruntukan dana Otsus. Ia mengingatkan agar seluruh pihak berhati-hati dalam menyampaikan pendapat kepada publik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai tujuan dan penerima manfaat kebijakan Otsus.
Ia menegaskan bahwa Otsus merupakan kebijakan afirmasi yang secara khusus ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Oleh sebab itu, keberpihakan terhadap OAP harus tetap menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan berbagai program yang bersumber dari dana Otsus.
“Jangan sampai muncul pemahaman di luar bahwa Otsus bukan hanya untuk Orang Asli Papua, tetapi digunakan untuk semua orang yang hidup di Papua. Itu tidak benar. Kita harus tegas bahwa Otsus merupakan hak Orang Asli Papua dan tidak bisa ditawar-menawar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Waprak mengatakan bahwa pertemuan dengan DPRK Fakfak juga menjadi bagian dari konsolidasi untuk menghadapi pembahasan lanjutan mengenai DBH Migas bersama lembaga legislatif lainnya.
Ia berharap seluruh lembaga dapat mengarahkan perhatian dan komitmen pada kepentingan masyarakat adat, bukan semata-mata memperdebatkan besaran anggaran.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kebijakan anggaran harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
MRP Papua Barat berharap koordinasi dengan DPRK Fakfak dapat menghasilkan langkah konkret untuk mendorong pemerintah pusat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan pemangkasan DBH Migas sekaligus mempertimbangkan kembali dampaknya terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat.
Pertemuan tersebut juga diharapkan memperkuat persatuan antarlembaga representasi masyarakat Papua dalam memperjuangkan hak-hak dasar OAP agar pengelolaan kekayaan sumber daya alam di Tanah Papua benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Waprak menegaskan bahwa perjuangan terhadap DBH Migas bukan sekadar persoalan mempertahankan angka dalam struktur anggaran, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi hak dan masa depan Orang Asli Papua. (red)

