PinFunPapua.com, Manokwari – Pemerintah Indonesia terus memperkuat program hilirisasi dan ketahanan energi nasional sebagai upaya strategis untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ferry Auparay, anggota DPR Papua Barat sekaligus Ketua Hiswana Migas Manokwari Raya.
Dalam keterangannya, Ferry Auparay mengakui adanya tantangan signifikan dalam implementasi program digitalisasi yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua Barat.
Selain itu, Auparay memberikan apresiasi atas penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Penunjukan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Menurutnya, kehadiran Bahlil Lahadalia di posisi strategis tersebut mencerminkan keterwakilan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.
“Hilirisasi adalah langkah yang sangat tepat dalam situasi pasar global dan nasional saat ini. Dengan memprioritaskan hilirisasi, kita dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam kita, sehingga memberikan keuntungan lebih besar bagi negara,” ujar Auparay.
Namun, Auparay menyoroti implementasi program digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Papua Barat. Menurutnya, meskipun langkah ini menjadi kemajuan di tingkat nasional, penerapannya di wilayah 3T seperti Papua Barat menghadapi banyak kendala.
“Program digitalisasi ini bagus secara nasional, tetapi belum dapat diterapkan di daerah 3T seperti Papua Barat karena keterbatasan akses internet dan infrastruktur transportasi,” jelasnya.
Ia menyebutkan beberapa daerah seperti Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, dan Pegunungan Arfak yang masih minim infrastruktur dan kendaraan yang memenuhi standar operasi sistem digitalisasi Pertamina. Kondisi ini, kata Auparay, dapat memicu konflik antara penerapan sistem baru dengan kebutuhan masyarakat lokal yang masih tergantung pada cara konvensional.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil kendaraan di Papua Barat yang memenuhi kriteria untuk menggunakan sistem digitalisasi Pertamina. Hal ini dikhawatirkan justru memberatkan Pertamina dan agen penyalur BBM di wilayah tersebut.
Sebagai solusi, Auparay mengusulkan agar implementasi program digitalisasi di wilayah 3T Papua Barat ditunda selama lima hingga sepuluh tahun mendatang, hingga infrastruktur dan aksesibilitas di daerah tersebut lebih memadai. Ia berharap, Bahlil Lahadalia sebagai perwakilan wilayah timur di tingkat pusat, dapat mempertimbangkan kondisi riil ini dalam proses pengambilan kebijakan.
“Harapan kami, pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM, dapat memahami dan mengakomodasi kondisi di wilayah 3T, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Auparay. (red)
About the Author
