MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB ) Judson Ferdinandus Waprak menegaskan pentingnya kebijakan afirmasi dalam rekrutmen TNI dan Polri guna memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak asli Papua (OAP).
” Afirmasi ini diharapkan berlaku dalam penerimaan Akpol, Tamtama, Bintara, dan Perwira TNI-Polri sebagai bagian dari implementasi hak-hak khusus yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua,” ungkap Ketua MRPB Judson Ferdinandus Waprak, melalui telp selulernya, Rabu ( 19/03/2025 )
Ketua MRPB Judson Ferdinandus Waprak menyampaikan bahwa afirmasi ini bertujuan untuk memastikan keberpihakan terhadap OAP dalam sektor strategis negara, khususnya di bidang keamanan. Keberpihakan ini dinilai penting karena beberapa alasan berikut:
Representasi OAP dalam Institusi Keamanan
Dengan adanya keterwakilan anak asli Papua di TNI dan Polri, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman terhadap adat, budaya, dan kondisi sosial masyarakat Papua.
Peningkatan Kesejahteraan dan Karier
Kesempatan berkarier di institusi militer dan kepolisian akan membantu anak-anak Papua memperoleh pekerjaan yang lebih layak, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga.
Memperkuat Hubungan antara Aparat dan Masyarakat
Kehadiran lebih banyak personel TNI-Polri yang berasal dari OAP dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat Papua.
Menjalankan Amanat Otonomi Khusus
Undang-Undang Otsus Papua mengamanatkan keberpihakan terhadap OAP dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor keamanan negara.
Ketua MRPB menegaskan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan afirmasi ini:
Kuota Khusus bagi OAP
Pemerintah dan institusi terkait harus menetapkan kuota khusus bagi anak-anak asli Papua dalam setiap seleksi penerimaan Akpol, Tamtama, Bintara, dan Perwira TNI-Polri.
Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan
Anak-anak Papua harus mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang lebih baik agar memiliki kesiapan dalam menghadapi proses seleksi.
Pendampingan Khusus bagi OAP
Perlu adanya bimbingan akademik, pelatihan fisik, serta pemeriksaan kesehatan yang dikhususkan bagi calon peserta dari Papua agar mereka mampu bersaing secara kompetitif.
Keberpihakan dalam Seleksi
Standar kompetensi tetap harus diperhatikan, namun afirmasi harus dijalankan dengan memberikan perlakuan khusus bagi OAP sesuai dengan amanat Otsus.
Dalam rangka mewujudkan kebijakan afirmasi ini, MRPB mengajak berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah Papua Barat, untuk berperan aktif dalam:
Mengoptimalkan penerapan kebijakan afirmasi dalam rekrutmen TNI-Polri.
Melakukan sosialisasi serta memberikan pendampingan sejak dini bagi anak-anak Papua yang berminat bergabung dalam TNI dan Polri.
Menjalankan amanat Otsus secara konsisten di berbagai sektor, termasuk dalam bidang keamanan.
Ketua MRPB menekankan bahwa kebijakan afirmasi dalam rekrutmen TNI-Polri harus menjadi prioritas untuk memastikan hak-hak OAP dalam Otonomi Khusus benar-benar terlaksana. Dengan adanya afirmasi ini, anak-anak asli Papua dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga keamanan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat, serta turut serta dalam menjaga pertahanan negara.
“Mari membangun Papua dengan hati dan keberpihakan bagi anak-anak asli Papua agar mereka mendapatkan kesempatan yang lebih adil dalam berbagai sektor strategis di negeri ini.” pungkasnya. (red)
About the Author
