MANOKWARI, PinFunPapua.com — Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melalui Kelompok Kerja (Pokja) Agama menggelar audiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat dalam rangka mendorong penguatan peran umat beragama sekaligus memperkuat program pelestarian lingkungan hidup di wilayah Provinsi Papua Barat.
Ketua Pokja Agama MRPB, Abdul Samad Bauw, S.Pd.I, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya menekankan pentingnya keterlibatan FKUB Pusat dalam menjalin sinergi bersama masyarakat lokal guna mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai keagamaan dan kearifan lokal.
“Kami menekankan bahwa FKUB harus terlibat langsung dalam pengembangan umat, khususnya di Papua Barat, termasuk dalam program-program lingkungan hidup,” ungkap Abdul dalam keterangan resminya.
Salah satu hasil konkret dari pertemuan itu adalah rencana pelaksanaan program penanaman satu juta bibit pohon matoa, tanaman endemik Papua yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Program ini dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah di Tanah Papua, dengan Papua Barat sebagai titik awal pelaksanaan.
Abdul menjelaskan bahwa MRPB bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Papua Barat telah menyusun skema penanaman yang mencakup tujuh kabupaten di wilayah tersebut.
“Kami telah meminta alokasi sebanyak 5.000 hingga 7.000 bibit matoa per kabupaten agar distribusinya merata dan tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih dari sekadar penghijauan, program ini juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Melalui program ini, masyarakat adat dilibatkan secara aktif sebagai pelaksana utama, dengan harapan mampu membangun kesadaran ekologis yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan tradisi lokal.
“Penanaman pohon matoa bukan hanya untuk menjaga kelestarian alam, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memberdayakan masyarakat adat agar menjadi pelaku utama dalam menjaga tanah leluhur mereka,” tambah Abdul.
Ia juga menegaskan bahwa Pokja Agama MRPB akan terus mengawal isu-isu strategis terkait masyarakat OAP, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini, menurutnya, juga diharapkan menjadi rujukan bagi Pokja Agama di lima provinsi lainnya di wilayah Papua.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan hidup bagi masyarakat asli Papua,” pungkasnya. (adv/red)
