FAKFAK, PinFunPapua.com – Aliansi Honorer Non-Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kabupaten Fakfak kembali mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak pada Rabu, (16/04/2025). Kedatangan ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang dilakukan pada Senin, 14 April 2025, dengan tujuan utama untuk meminta kejelasan mengenai hasil proses advokasi terhadap nasib mereka sebagai tenaga honorer non-database.
Koordinator aksi, Hamzah Tunggin, menyampaikan bahwa kedatangan mereka kali ini berlangsung secara damai dan tanpa tindakan anarkis. Ia menegaskan bahwa tidak ada atribut aksi seperti pamflet, spanduk, maupun pengeras suara yang digunakan dalam aksi tersebut.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk mendengar secara langsung hasil dari tindak lanjut aksi yang telah kami laksanakan pada Senin lalu. Kami percaya bahwa dialog adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujar Hamzah dalam pernyataannya di depan Kantor DPRD Fakfak.
Hamzah juga menyatakan bahwa Aliansi Non-Database Honorer BKN Kabupaten Fakfak menghormati setiap proses dan keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun DPRD. Namun demikian, ia menegaskan bahwa para tenaga honorer membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum atas status kerja mereka.
“Kami datang untuk mencari solusi, bukan konflik. Harapan kami sederhana, yakni agar pemerintah daerah bersama DPRD dapat memberikan perhatian serius terhadap nasib 1.261 tenaga honorer non-database yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi di Kabupaten Fakfak,” tambahnya.
Menurutnya, perjuangan ini bukan hanya tentang status administratif semata, tetapi menyangkut masa depan dan keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada pekerjaan tersebut.
“Memang kami menyadari bahwa ada aturan dan regulasi yang harus dipatuhi, namun kami berharap bisa ditemukan jalan tengah yang mengakomodasi nasib teman-teman honorer. Jangan biarkan pengabdian kami selama ini tidak dihargai hanya karena faktor administratif,” ujar Hamzah.
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan moral para honorer non-database yang selama ini tidak tercakup dalam sistem kepegawaian nasional. Mereka berharap adanya perhatian dan intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah agar mendapatkan pengakuan dan hak sebagaimana mestinya.
“Kami optimistis bahwa dengan komunikasi yang baik dan itikad bersama, akan ada solusi yang memuaskan. Kami berharap hari ini bisa kembali ke rumah dengan membawa kabar baik,” tutup Hamzah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Fakfak belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil pertemuan atau langkah lanjutan yang akan diambil atas tuntutan para honorer non-database tersebut. Namun, para peserta aksi tetap berharap adanya keterbukaan dan transparansi dalam proses yang sedang berlangsung. ( Risman )
