MANOKWARI, PinFunPapua.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.TP, menyoroti tingginya laju inflasi di wilayah Papua Barat yang disebabkan oleh belum optimalnya kapasitas produksi dalam daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya di Kantor Gubernur Papua Barat pada Senin (19/5/2025), berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
“Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, inflasi yang tinggi di Papua Barat disebabkan oleh produksi daerah yang belum berjalan maksimal,” ujar Sekda.
Ia menambahkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah menyebabkan tingginya harga dan kelangkaan sejumlah komoditas pokok. Keterbatasan produksi lokal membuat Papua Barat belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri.
“Karena produksi pertanian di dalam daerah belum dikelola secara maksimal, kita masih bergantung pada pasokan dari luar. Akibatnya, harga menjadi mahal dan beberapa barang langka di pasaran,” jelas Ali Baham.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Sekda menekankan perlunya dorongan serius terhadap upaya kemandirian daerah, terutama melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti peternakan dan perkebunan. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah secara menyeluruh.
“Kita harus mulai memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi peternakan, perkebunan, serta potensi SDM dan SDA Papua Barat. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian sejati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda menyatakan bahwa masyarakat lokal harus didorong untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia mencontohkan banyaknya pelaku usaha kecil yang bergerak dengan keterbatasan modal namun tetap berjuang mempertahankan usahanya.
“Di tingkat akar rumput, kita memiliki banyak pengusaha lokal yang masih mengandalkan modal sangat terbatas, berkisar antara Rp30 juta hingga Rp50 juta. Mereka perlu dukungan agar dapat berkembang,” katanya.
Namun demikian, ia menyayangkan belum terbangunnya kapasitas yang memadai bagi pelaku usaha lokal untuk menangkap peluang ekonomi yang datang dari luar, termasuk peluang non-APBD yang sebenarnya cukup besar.
“Masih banyak peluang dari luar yang tidak bersumber dari dana pemerintah. Sayangnya, pelaku usaha kita belum siap mengakses peluang itu karena keterbatasan kemampuan dan jaringan,” tambahnya.
Sekda juga mengungkapkan bahwa di tengah berbagai tantangan, Papua Barat mencatatkan prestasi membanggakan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data terakhir, Papua Barat menempati peringkat kedua dalam pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia setelah Maluku Utara.
“Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat tertinggi kedua secara nasional. Ini pencapaian luar biasa yang perlu kita manfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah,” katanya.
Meski demikian, Sekda mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut masih didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengelola potensi ini secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari total APBD kita yang mencapai lebih dari Rp3 triliun, kontribusi PAD hanya sekitar Rp300 miliar. Kesenjangan ini terlalu besar, yang berarti kita masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh OPD untuk bersinergi dalam upaya peningkatan PAD melalui inovasi kebijakan dan pemanfaatan potensi daerah. Hal ini penting untuk menunjang visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Barat dalam lima tahun ke depan.
“Mari kita dukung kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara meningkatkan PAD Papua Barat. Dengan begitu, arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai,” pungkas Sekda. (red)
About the Author
