MANOKWARI, PinFunPapua.com – Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Origenes Ijie, membantah isu terkait pencabutan laporan polisi terhadap oknum pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat dalam perkara penyerangan dan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik pengangkatan 1.002 tenaga honorer formasi tahun 2021.
Menurut Origenes, penyerangan tersebut dilakukan secara pribadi dan tidak terkait dengan jabatannya sebagai Kepala Biro Umum. Ia menegaskan, laporan yang dilayangkan ke kepolisian didasarkan pada bukti yang kuat, dan hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat pribadinya.
“Menurut Prof. Mahfud MD, pengaduan ke polisi bisa dibatalkan, tetapi laporan polisi tidak bisa dicabut. Alat bukti kami lengkap. Kalau berbicara sebagai kepala biro, itu konsekuensi jabatan. Namun, ini menyangkut serangan pribadi dan ancaman,” ujar Origenes Ijie saat ditemui di kantornya, Senin (19/5/2025).
Ia mengungkapkan, tudingan bahwa dirinya merupakan penghambat dalam proses pengangkatan 1.002 tenaga honorer tidak berdasar. Bahkan, ia disebut berusaha membatalkan proses tersebut, padahal menurutnya, tuduhan itu sangat tidak benar dan justru mencederai proses administrasi yang tengah berjalan.
Origenes secara khusus menyoroti flayer yang berisi seruan bertajuk “SERUAN AKSI HONORER LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENOLAK DOKUMEN PEMBERKASAN DI LUAR 1002 YANG DIINISIASI OLEH KEPALA BIRO UMUM BERJUMLAH 300 ORANG”. Ia menyebut flayer tersebut sebagai tindakan penghasutan yang memfitnah secara terang-terangan dan mencemarkan nama baik dirinya secara pribadi.
“Tindakan ini sangat keji dan fitnahnya cukup jelas. Tuduhan bahwa saya menginisiasi penambahan 300 honorer jelas tidak benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Origenes menjelaskan bahwa staf cleaning service, petugas keamanan, hingga sopir yang direkomendasikan oleh Biro Umum memiliki dasar hukum berupa dua disposisi resmi. Disposisi tersebut berasal dari Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, serta Gubernur Papua Barat sebelumnya, Drs. Dominggus Mandacan.
“Karena ada dua disposisi tersebut, saya sebagai bawahan langsung menindaklanjuti dengan menyiapkan berkas bagi 200 tenaga pramubakti yang selama ini bekerja sebagai staf honorer di bidang administrasi umum. Jadi, bukan 300 orang seperti yang diisukan oleh oknum pegawai BKD,” jelasnya.
Ia juga membeberkan kronologi penyerahan berkas, yang dilakukan tepat pada hari terakhir pengumpulan dokumen honorer. Namun, hanya berselang satu jam kemudian, dokumen tersebut difoto dan disebarluaskan oleh oknum pegawai BKD di media sosial, sehingga memicu kegaduhan.
Origenes menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, terdapat sedikitnya 81 nama dalam daftar honorer yang dinilai bermasalah jika proses verifikasinya dilanjutkan. Hal tersebut, katanya, berpotensi membahayakan keabsahan dan integritas proses pengangkatan tenaga honorer di Papua Barat secara keseluruhan.
“Kondisi ini akan semakin buruk jika ditemukan adanya rekomendasi dari Biro Umum terhadap nama-nama yang sebenarnya tidak pernah bekerja di satuan kerja kami,” ungkapnya.
Ia berharap, laporan yang telah disampaikan ke pihak kepolisian dapat menjadi pintu masuk untuk membersihkan proses pengangkatan honorer dari berbagai kepentingan yang mencederai asas keadilan dan transparansi. Selain itu, Origenes juga berkomitmen untuk memperjuangkan nama baik dan martabat dirinya yang telah diserang secara tidak bertanggung jawab.
“Kami berharap laporan kami ini dapat dikembangkan secara adil oleh kepolisian. Terkait dengan penyerangan terhadap harkat dan martabat saya sebagai pribadi, tentu akan saya perjuangkan sampai tuntas,” pungkas Origenes. (red)
