FAKFAK, PinFunPapua.com — Pemerintah Kabupaten Fakfak menyatakan komitmennya mendukung penuh program nasional Sekolah Rakyat Berpola Asrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.
Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan program ini dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 5 Mei 2025. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, gratis, dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari layanan pendidikan dasar dan menengah.
Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Distrik Mbahamdandara sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan sistem asrama penuh.
“Sekolah Rakyat ini khusus untuk masyarakat kurang mampu, menggunakan sistem asrama. Lahan 10 hektare sudah kita siapkan,” ujar Bupati Samaun.
Pemilihan Distrik Mbahamdandara sebagai lokasi pembangunan bukan tanpa alasan. Kawasan ini dinilai strategis karena dapat menjangkau anak-anak dari kampung-kampung terpencil di wilayah Fakfak, seperti Teluk, Tomage, Kokas, hingga Patipi. Selama ini, anak-anak dari daerah tersebut harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kota untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Kita akan prioritaskan anak-anak yang terkendala biaya agar tetap bisa belajar. Mereka yang paling membutuhkan akan menjadi fokus utama,” tegasnya.
Rencana pembangunan sekolah ditargetkan mulai pada tahun anggaran APBN 2025. Namun, jika masih terdapat tahapan administratif yang harus diselesaikan, proyek ini akan diusulkan kembali dalam APBN 2026. Bupati Samaun menyatakan optimistis karena Kabupaten Fakfak telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kalau belum bisa tahun ini, kami dorong agar masuk dalam APBN 2026. Fakfak menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari proses awal, tim lintas kementerian yang terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Bappenas dijadwalkan akan melakukan survei langsung ke lokasi guna menilai kelayakan teknis dan kesiapan infrastruktur.
Program Sekolah Rakyat Berpola Asrama merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menciptakan generasi unggul, berdaya saing, dan berkarakter melalui penyediaan layanan pendidikan gratis dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pusat, program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata atas ketimpangan akses pendidikan serta membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda di Kabupaten Fakfak dan wilayah-wilayah terpencil lainnya di Tanah Papua. (Risman)
