MANOKWARI, PinFunPapua.com — Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menyatakan bahwa dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Papua Barat akan melakukan mutasi jabatan, khususnya untuk mengisi sejumlah posisi yang saat ini masih dijabat oleh pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt). Kebijakan ini merupakan langkah awal menuju pelaksanaan lelang jabatan secara terbuka.
“Kita akan lakukan pergantian, mungkin dalam minggu ini, terhadap pejabat pelaksana tugas yang masa jabatannya sudah melewati batas waktu. Sesuai aturan kepegawaian, status Plt hanya berlaku 2×3 bulan. Tiga bulan pertama, jika belum ada lelang, bisa diperpanjang tiga bulan berikutnya. Namun, kenyataannya, ada yang sudah lebih dari enam bulan bahkan ada yang sudah satu tahun,” ujar Gubernur Dominggus saat ditemui, Senin (2/6/2025)
Menurutnya, langkah pertama yang akan diambil adalah mengganti sejumlah pejabat Plt dengan Plt baru yang masa tugasnya masih dalam rentang waktu yang dibenarkan oleh aturan kepegawaian. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membentuk panitia seleksi dan menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan.
“Setelah panitia seleksi terbentuk dan anggarannya tersedia, kita akan buka lelang jabatan. Siapa saja yang memenuhi syarat dipersilakan untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi,” jelas Dominggus.
Gubernur menegaskan bahwa proses seleksi terbuka ini bersifat inklusif dan memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dari lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, tetapi juga dari kabupaten-kabupaten di wilayah provinsi Papua Barat. Bahkan, ASN dari luar daerah pun diperbolehkan untuk mengikuti seleksi selama memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis.
“Yang penting memenuhi syarat. Bisa dari provinsi, dari kabupaten, bahkan dari luar daerah. Namun, tentu saja, prioritas tetap diberikan kepada ASN yang berdinas di Papua Barat,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola birokrasi pemerintahan di Papua Barat dengan menempatkan pejabat definitif yang kompeten dan berintegritas di setiap jabatan strategis. (red)
