FAKFAK, PinFunPapua.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hendrik Clifford Ndandarmana, SE, kembali menyapa konstituennya dalam rangka Reses ke II Tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Clifford—yang akrab disapa Kaka Hanek—melaksanakan reses di Kampung Lusiperi, Distrik Fakfak, pada Senin (2/6/2025), guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Reses yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain permintaan bantuan bahan bangunan rumah seperti semen, daun seng, dan pasir; bantuan modal usaha untuk kaum ibu; pembangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD); dukungan biaya akhir studi bagi pelajar; pengadaan pupuk untuk petani; serta pembangunan fasilitas olahraga berupa lapangan futsal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Clifford memberikan sejumlah tanggapan konkret. Ia menyatakan bahwa bantuan modal usaha dapat direalisasikan apabila warga, khususnya para ibu rumah tangga, membentuk kelompok yang terorganisasi dengan baik dan menyusun daftar nama secara tertib. Ia pun menegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari inisiatif pribadinya.
“Untuk bantuan modal usaha, ibu-ibu harus membuat kelompok dan daftar nama yang jelas. Tapi bantuan itu lahir dari saya secara pribadi,” ungkap Clifford.
Terkait dengan pembangunan PAUD, Clifford menjelaskan bahwa pengadaan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah kampung, sementara dirinya akan mengawal proses pembangunan fisik hingga terealisasi.
“Untuk PAUD, urusan tanah menjadi tanggung jawab pemerintah desa, sementara tanggung jawab saya adalah proses pembangunan,” tegasnya.
Clifford juga menekankan bahwa pelaksanaan reses bukanlah sebatas formalitas, melainkan menjadi kesempatan penting untuk mendengar secara langsung suara rakyat. Ia berkomitmen agar setiap aspirasi yang diterima akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sehingga akan kami sampaikan langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Provinsi Papua Barat,” jelas Clifford.
Kegiatan ini menjadi jembatan penting antara masyarakat dan wakil rakyat di parlemen, sebagai bagian dari tanggung jawab legislatif dalam memperjuangkan kebutuhan riil warga dan memastikan program-program pembangunan berjalan tepat sasaran. (Risman)
