YALIMO, PinFunPapua.com — Penolakan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Benawa dari Kabupaten Yalimo kian menguat. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia (HMKY) yang bermarkas di Jayapura secara tegas menyatakan sikap menolak wacana pemekaran tersebut. Penolakan itu disampaikan oleh Ketua HMKY, Peres Walilo, dalam siaran pers resmi yang diterima redaksi pada Sabtu (28/6/2025).
Menurut Peres, pemekaran wilayah yang digadang-gadang oleh sejumlah pihak tersebut tidak berdiri di atas kajian akademis yang valid dan tidak tercantum dalam daftar 14 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Ia bahkan menilai bahwa wacana pemekaran ini sarat akan kepentingan politik elit pusat dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemekaran Kabupaten Benawa ini hanya menguntungkan elit pusat, tapi bisa menjadi awal kehancuran bagi masyarakat Benawa,” kata Peres dalam keterangannya.
Belum Penuhi Syarat Resmi Pemekaran
Dalam pernyataannya, HMKY menegaskan bahwa Kabupaten Yalimo belum memenuhi enam syarat pokok untuk pemekaran daerah, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Keenam syarat tersebut mencakup:
Kejelasan batas wilayah administratif dan teritori;
Kajian ilmiah dan akademis yang komprehensif;
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencukupi;
Persetujuan dari tokoh adat serta pemilik hak ulayat;
Rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Yalimo;
Ketersediaan sumber daya alam yang dapat dikelola secara mandiri.
Alih-alih memenuhi kriteria tersebut, HMKY menuding bahwa inisiatif pemekaran didorong oleh kepentingan oknum tertentu yang haus kekuasaan, dengan memanfaatkan kebijakan kepala daerah yang belum tentu berdasar hukum.
“Ini bukan pemekaran untuk rakyat, tapi proyek elit yang hendak mengamankan jabatan dan akses kekayaan,” tambah Peres.
Kekayaan Alam Jadi Target Tersembunyi
HMKY menengarai bahwa rencana pemekaran Kabupaten Benawa memiliki motif tersembunyi untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut. Di antara potensi sumber daya alam yang disebutkan adalah nikel, emas, gaharu, serta komoditas eksotik seperti buaya putih.
“Kami tidak buta. Pemekaran ini digunakan untuk membuka akses ke kekayaan alam Benawa. Bukan pembangunan rakyat, tapi eksploitasi terselubung,” ujarnya.
Lebih jauh, Peres juga menyoroti indikasi militerisasi dan pembukaan jalur transmigrasi besar-besaran yang disebut-sebut sebagai bagian dari skenario pembangunan. Ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan kerusakan ekosistem lokal.
“Mereka menggunakan dalih pertumbuhan ekonomi nasional untuk merampas hak dan ruang hidup masyarakat Benawa,” tegasnya.
Desak DPRD Ambil Sikap Tegas
HMKY juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yalimo agar tidak tinggal diam. Menurut mereka, DPRD tidak boleh hanya menjadi perpanjangan tangan eksekutif, tetapi harus berperan aktif dalam menjaga amanah rakyat dan mempertahankan wilayah adat.
“DPRD harus menyatakan sikap. Mereka bukan penonton, tetapi wakil rakyat yang seharusnya melindungi konstituen dari segala bentuk manipulasi kepentingan,” kata Peres.
Sebagai bentuk tekanan, HMKY menuntut agar seluruh dokumen yang berkaitan dengan rencana pemekaran Kabupaten Benawa segera dicabut dan dihentikan penyebarannya oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi hukum.
“Jika tidak ada Perda atau Perbup yang melindungi kekayaan alam kita, lalu siapa pencurinya? Bukankah pusat yang justru mendorong perampasan itu?” tutupnya.
Dengan pernyataan tegas ini, HMKY mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama generasi muda Yalimo, untuk bersatu menjaga kedaulatan wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diwariskan leluhur, demi masa depan yang berkelanjutan dan bermartabat. (Risman)
About the Author
