MANOKWARI, PinFunPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat akan dimulai pada tahun anggaran 2026. Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) di Hotel Aston Niu, Manokwari.
Dalam forum tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan gedung DPR Papua Barat yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat insiden tahun 2019, bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa pemerintah pusat telah menyatakan komitmennya untuk mengambil alih pembangunan gedung DPR maupun Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang turut terdampak dalam peristiwa tersebut.
“Kenapa kita tidak membangun sejak awal ketika terjadi kerusakan? Karena pemerintah pusat sudah menyampaikan komitmennya untuk membangun gedung-gedung yang terbakar itu. Saya sudah bertemu Menteri Keuangan dan Menteri PUPR, dan mereka menyatakan siap untuk membangun,” ujar Gubernur Dominggus.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis berbagai anggapan yang menyudutkan pemerintah provinsi terkait lambatnya rehabilitasi gedung DPR. Menurut Dominggus, koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait terus dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat segera direalisasikan.
Pembangunan gedung DPR Papua Barat juga disebut telah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota dewan. Hal ini menandakan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya menghadirkan kembali fasilitas representatif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPR Papua Barat.
Sebelumnya, dalam suasana penyerahan LHP tersebut, Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, turut menyampaikan pesan melalui pantun penutup yang menyiratkan harapan terhadap percepatan pembangunan gedung dewan.
Dengan rencana pembangunan yang akan dimulai pada 2026, masyarakat Papua Barat kini menaruh harapan besar terhadap hadirnya kembali gedung DPR yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga menjadi simbol demokrasi dan representasi rakyat di Tanah Papua. (Janu)
