MANOKWARI, PinFunPapua.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD secara optimal agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa kinerja pemerintah akan terlihat dari sejauh mana APBD bisa dijalankan sesuai rencana.
Lakotani menyoroti hasil evaluasi yang menunjukkan masih banyak dana yang tidak terserap hingga menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Kondisi ini, menurutnya, menggambarkan ketidakmampuan pemerintah daerah menggunakan dana yang tersedia.
“Hasil evaluasi menunjukkan, dikasih uang banyak, kita tidak mampu habiskan. Tahun ini uang kecil, tapi Silpa banyak. Itu artinya kita tidak mampu pakai uang negara sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menegaskan, aparat pemerintah harus membuktikan diri mampu bekerja dengan benar dan disiplin dalam memenuhi persyaratan administrasi. “Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa kerja dengan benar, mampu menghabiskan anggaran sesuai aturan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lakotani menjelaskan bahwa implementasi visi misi pemerintah harus selaras dengan rencana induk pembangunan Papua. Perangkat daerah teknis diminta fokus menjalankan program prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Ekonomi sudah mulai jalan, pendidikan ada program matematika gasing, kesehatan kita dorong penanganan stunting. Itu semua harus digenjot pelaksanaannya supaya berdampak langsung terhadap peningkatan IPM,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam APBD perubahan masih tersedia alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, beberapa dana bersifat mandatory spending sehingga tidak bisa dialihkan ke sektor lain.
“Dana mandatori itu harus kembali ke pendidikan dan kesehatan. Jadi, kuncinya adalah percepatan pelaksanaan dan optimalisasi, bukan sekadar pergeseran anggaran,” pungkasnya.
About the Author
