Manokwari, PinFunPapua.com — BPJS Kesehatan Cabang Manokwari bersama Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Manokwari Tahun 2025 semakin memperkuat kolaborasi untuk memastikan mutu layanan serta efisiensi pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh fasilitas kesehatan.
Pertemuan yang digelar melibatkan berbagai unsur penting, di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat serta organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Ketua TKMKB Cabang Manokwari, dr. Lussy Natalia Hendrik, Sp.S, M.Biomed, menegaskan bahwa pengendalian mutu dan biaya bukan untuk menurunkan kualitas layanan, melainkan memperkuat sinergi antarinstansi agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.
“Melalui pertemuan hari ini, kami berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan sehingga rekomendasi yang disusun merupakan hasil kesepakatan bersama. BPJS Kesehatan menjadi wadah penting untuk mendorong perbaikan mutu pelayanan di rumah sakit agar kasus serupa tidak terulang. Rekomendasi ini akan menjadi catatan penting bagi rumah sakit sebagai dasar perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, dr. Dwi Sulistyono Yudo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir. Ia menilai kehadiran organisasi profesi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan di Papua Barat.
Dwi menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan peningkatan kualitas layanan.
“Kami mengapresiasi kontribusi seluruh pihak, khususnya TKMKB Manokwari. Keberhasilan program JKN adalah hasil sinergi bersama. Melalui peran TKMKB, pengendalian pembiayaan diperkuat agar tepat sasaran, sekaligus memastikan mutu pelayanan tetap konsisten,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan langkah strategis yang lebih terarah dalam menjaga kualitas layanan kesehatan di Papua Barat.
“Program JKN adalah tanggung jawab bersama. Setiap pihak harus saling mengingatkan apabila terjadi ketidaksesuaian. Apa yang kita sepakati hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga kesinambungan program JKN sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada peserta tetap baik,” tutup Dwi.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kerja sama dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan dan memastikan keberlanjutan Program JKN di wilayah Papua Barat.
(JN/RLS)
About the Author
