Anggota DPR Provinsi Papua Barat Dari Fraksi Otonomi Khusus Yang Juga Menjabat Sebagai Sekretaris Fraksi Otsus, Badarudin Heremba, Melaksanakan Reses Ke-I Tahun 2026 di Kabupaten Fakfak.
FAKFAK,PinFunPapua.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat dari Fraksi Otonomi Khusus yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Otsus, Badarudin Heremba, melaksanakan Reses Ke-I Tahun 2026 di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Kramongmongga pada Jumat (21/2/2026).
Reses yang merupakan bagian dari agenda resmi DPR Papua Barat itu dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, serta warga setempat. Dalam pertemuan tersebut, Badarudin lebih banyak mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di kampung mereka.
Beberapa aspirasi yang disampaikan warga antara lain perbaikan jalan lingkungan, pemasangan lampu jalan, bantuan 100 kursi plastik untuk kebutuhan kegiatan kampung, dukungan pembukaan usaha barber shop bagi pemuda, hingga penataan wilayah hutan adat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Badarudin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat di tingkat provinsi. Ia menyampaikan akan membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPR Papua Barat dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, proses tersebut penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Badarudin juga menilai reses menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan harus tumbuh dari bawah, dari apa yang masyarakat rasakan dan butuhkan,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, ia memastikan akan mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan agar dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Saya tidak bisa berjanji, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tandasnya. (Risman Bauw)
About the Author
