Anggota DPR Provinsi Papua Barat Dari Fraksi Otonomi Khusus Yang Juga Menjabat Sebagai sekretaris Otsus, Badarudin Heremba ( Kanang), di Dampingi Raja Petuanan Arguni, Hanafi Pauspaus (Kiri ). (Foto: R.B)
FAKFAK,PinFunPapua.com – Di sela-sela agenda resesnya di Kampung Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Badarudin Heremba, Anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fraksi Otonomi Khusus yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Otsus, mengunjungi masyarakat adat Arguni dan menerima langsung berbagai aspirasi terkait persoalan yang terjadi di wilayah petuanan Arguni.
Pertemuan yang berlangsung di Kampung Arguni tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat adat untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Dalam dialog itu, warga meminta agar Badarudin sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi dapat mengawal secara serius aspirasi masyarakat petuanan yang merasa terdampak oleh aktivitas perusahaan di wilayah mereka.
Menurut Badarudin, masyarakat tidak hanya ingin didengar, tetapi juga berharap DPR benar-benar hadir dan berdiri bersama mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
“Dalam masa reses ini, masyarakat menyampaikan langsung kepada saya agar aspirasi mereka dikawal. Mereka ingin ada kejelasan dan penyelesaian yang adil atas persoalan yang terjadi di wilayah petuanan Arguni,” ujar Badarudin.
Ia menegaskan kepada pihak Pemerintah dan pihak perusahaan bahwa jangan sampai persoalan tersebut berlarut larut karena berdampak pada tenaga kerja maupun speedboat yang melayani antar dan jemput karyawan yang terhenti beberapa belakangan ini.
Senada dengan itu, Raja Petuanan Arguni, Hanafi Pauspaus juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk memfasilitasi pertemuan resmi dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Pertemuan tersebut diharapkan menghadirkan unsur petuanan Arguni, masyarakat adat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan agar dapat duduk bersama mencari solusi.
Raja Petuanan Arguni menekankan bahwa dialog sebaiknya dilaksanakan langsung di Kampung Arguni, sehingga masyarakat dapat mendengar secara terbuka penjelasan serta komitmen dari pemerintah maupun pihak perusahaan.
Pertemuan bersama itu diharapkan menjadi langkah awal dalam menghadirkan solusi yang adil dan bermartabat, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat adat di wilayah petuanan Arguni. (R.B)
About the Author
