JAKARTA, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan sejumlah program strategis kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia guna memperkuat pembangunan ekonomi desa serta mempercepat pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Barat dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Dalam paparannya, Gubernur menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah di Papua Barat. Salah satu program yang diusulkan adalah pengembangan kampung wisata di sejumlah daerah.
Program tersebut meliputi pembangunan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Mena, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, serta Kampung Wisata Kwawu di Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari. Pengembangan tersebut mencakup pembangunan homestay, penyediaan sarana pendukung seperti dermaga kecil, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), tempat usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penataan kawasan wisata secara terpadu.
Selain pengembangan kampung wisata, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengusulkan pembangunan kawasan agrowisata sagu di Kampung Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni. Kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat edukasi, produksi, dan wisata berbasis kearifan lokal masyarakat Papua, termasuk pembangunan pusat pengolahan sagu terpadu serta pemberdayaan kelompok tani dan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung).

Pengembangan kawasan wisata juga direncanakan di wilayah dataran tinggi Danau Anggi dan Anggigida di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kawasan tersebut memiliki potensi alam yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dataran tinggi, sekaligus pusat pengembangan produk hortikultura lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengusulkan pengembangan ekowisata mangrove terpadu di Kabupaten Teluk Bintuni. Program ini meliputi pembangunan jalur pelacakan (tracking) mangrove, pusat edukasi lingkungan, serta penguatan kelompok sadar wisata dan kelompok konservasi masyarakat.
Selain program penguatan ekonomi desa, pemerintah provinsi juga mengajukan program peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan tata kelola keuangan dan aset desa, penguatan kapasitas BUM Kampung, pendampingan pengelolaan kawasan wisata desa, serta digitalisasi administrasi pemerintahan kampung.
Di bidang infrastruktur dasar, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di kawasan wisata desa, pembangunan akses jalan kampung menuju lokasi wisata, serta penyediaan energi terbarukan skala kecil bagi wilayah terpencil.
Sementara itu, percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal direncanakan melalui sinergi lintas sektor yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan wilayah, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di desa, serta penguatan konektivitas antar kampung.
Program lainnya juga mencakup peningkatan pelayanan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih bagi masyarakat kampung, penguatan ekonomi berbasis teknologi, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pelestarian seni dan budaya Papua melalui penguatan sanggar seni.
Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap pembangunan desa dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (red/rls)
