Senator Papua Barat, Filep Wamafma berkolaborasi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manokwari, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Manokwari menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Senin, 9 Maret 2026, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
BINTUNI, PinFunPapua.com – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma berkolaborasi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manokwari, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2I) STIH Manokwari menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Senin (9/3/2026) di Kabupaten Teluk Bintuni.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Investasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mendukung Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat.”
Ketua panitia, Eferth Wanma, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum diskusi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Papua Barat.
Menurutnya, diskusi ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang aplikatif dalam membangun model investasi yang menghormati hak masyarakat hukum adat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah merumuskan kebijakan yang konkret dan aplikatif dalam rangka menghadirkan model investasi yang menghormati hak masyarakat hukum adat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Wanma.
Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan antara para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih konkret dan berpihak pada masyarakat.
Forum ini juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa investasi yang masuk ke Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, dapat berjalan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat martabat masyarakat adat, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
FGD tersebut dihadiri berbagai pihak, di antaranya Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Wakil Ketua III DPRD Teluk Bintuni, Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, Rektor Universitas Muhammadiyah, serta sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan lahir rekomendasi strategis terkait tata kelola investasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Papua Barat (red)
About the Author
