WONDAMA, PinFunPapua.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) kembali melaksanakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dengan mengunjungi Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri (SMPTKN) di Kabupaten Teluk Wondama. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Anggota MRPB Pdt. Lukas Saroy, M.Th., selaku Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Agama bersama Pdt Marthen Bomoi M.Th., guna mendengar secara langsung berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan.
Pdt. Lukas Saroy menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas MRPB sebagai lembaga kultural yang menjembatani aspirasi Orang Asli Papua kepada pemerintah. Ia menyebutkan bahwa SMPTKN merupakan sekolah yang didirikan oleh Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan saat ini terdapat empat sekolah serupa, masing-masing satu di Teluk Wondama, satu di Kaimana, serta dua di Manokwari.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komite Sekolah yang mewakili orang tua dan wali murid menyampaikan bahwa sekolah mengalami kekurangan fasilitas ruang belajar. Jumlah siswa yang cukup banyak tidak sebanding dengan ketersediaan ruang kelas yang hanya berjumlah tiga ruangan, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang optimal karena siswa harus belajar secara berdesakan.
Selain itu, pihak sekolah juga mengeluhkan keterbatasan jaringan internet yang memadai, terutama untuk pelaksanaan ujian berbasis daring. Mereka berharap adanya dukungan fasilitas jaringan yang lebih baik agar proses evaluasi belajar dapat berjalan lancar dan mengikuti perkembangan sistem pendidikan digital.
.
Dari sisi tenaga pendidik, dewan guru menyampaikan bahwa terdapat sekitar 13 guru honorer yang selama ini mengajar dan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Namun, pembayaran honor sering kali terlambat, bahkan terkadang baru dibayarkan setiap tiga hingga enam bulan. Selain itu, masih terdapat dua guru yang menerima honor melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Para guru berharap MRPB dapat menyalurkan aspirasi mereka kepada Kementerian Agama, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Mereka juga mengharapkan adanya pemerataan dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun di sekolah tersebut dapat diprioritaskan. Hal ini dinilai penting agar para guru yang telah lama mengabdikan diri tidak tersisih oleh tenaga baru dari luar daerah.
Pdt. Lukas Saroy menegaskan bahwa MRPB akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengusulkan rekomendasi kepada pimpinan MRPB untuk diteruskan kepada pemerintah dan instansi terkait. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) secara lebih tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan perempuan bagi Orang Asli Papua.
“Sebagai lembaga kultural Papua, kami melihat masih banyak aspirasi masyarakat di daerah yang belum tersentuh oleh perhatian pemerintah. Harapan kami, dana otsus yang direalisasikan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dapat benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan agama,” ujarnya.
Sementara itu, Pdt. Marthen Bomoi menambahkan bahwa keluhan para guru honorer terkait rendahnya honorarium dan minimnya perhatian pemerintah menjadi persoalan serius yang perlu segera ditindaklanjuti. Ia menilai bahwa tenaga pendidik yang telah lama mengabdi seharusnya mendapat prioritas dalam proses pengangkatan P3K maupun ASN di lingkungan sekolah tersebut.
Selain persoalan tenaga pendidik, pihak sekolah juga menghadapi kendala terkait fasilitas gedung dan fasilitas lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar disekolah.
MRPB berkomitmen untuk menyuarakan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh komite sekolah dan dewan guru kepada Kementerian Agama di tingkat provinsi maupun pusat. Diharapkan, berbagai persoalan yang dihadapi SMPTKN Teluk Wondama dapat segera mendapat perhatian dan solusi konkret, sehingga proses pendidikan bagi generasi muda Papua dapat berlangsung lebih baik dan berkelanjutan. (red)
About the Author
