MANOKWARI,PinFunPapua- com Sejumlah organisasi masyarakat di Papua Barat menggelar aksi damai di Manokwari, Senin (27/4/2027), sebagai bentuk respons atas penembakan 15 warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Peristiwa tersebut memicu keprihatinan luas karena para korban dilaporkan berasal dari kalangan masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam situasi konflik bersenjata yang masih berlangsung di wilayah pegunungan tengah Papua.
Insiden penembakan itu terjadi dalam rangkaian baku tembak antara aparat TNI/Polri dan kelompok bersenjata yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut. Kondisi keamanan di sejumlah daerah di Papua Tengah memang kerap dilaporkan fluktuatif, dengan intensitas konflik yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, termasuk memicu gelombang pengungsian warga sipil.
Aksi damai di Manokwari tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat, yakni Organisasi Kesatria Parlemen Jalanan (Parjal), Gerakan Noken Kasuari (Gerkkas), serta Pilar Pemuda Rakyat (Pidar) Papua Barat. Massa aksi berkumpul di kawasan Jalan Perempatan Haji Bauw, Wosi, Manokwari, dengan membawa spanduk berisi tuntutan dan pesan moral.
Secara bergantian, para peserta aksi menyampaikan orasi yang menyoroti situasi kemanusiaan di Tanah Papua serta mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
Sepanjang aksi berlangsung, aparat kepolisian terlihat melakukan pengamanan guna memastikan kegiatan berjalan tertib dan kondusif. Kehadiran aparat juga bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan, meskipun secara umum aksi berjalan damai tanpa insiden anarkistis. Massa aksi tetap menyampaikan aspirasi secara tertib hingga kegiatan berakhir.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa menyerahkan sejumlah tuntutan kepada perwakilan anggota DPR Papua Barat Fraksi Otonomi Khusus. Tuntutan itu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap pendekatan keamanan yang selama ini dinilai belum efektif dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Beberapa tuntutan utama yang disampaikan antara lain penghentian operasi militer di wilayah sipil, termasuk operasi penindakan oleh Satgas Habema yang dinilai kerap bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat di permukiman.
Massa menilai, keberadaan operasi militer di wilayah sipil berpotensi meningkatkan risiko jatuhnya korban dari kalangan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik.
Selain itu, massa juga mendesak penarikan pasukan TNI dan Polri dari wilayah konflik untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat sipil.
Mereka berpendapat bahwa kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar di tengah permukiman warga justru menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah dilakukannya investigasi independen terhadap peristiwa penembakan yang menewaskan 15 warga sipil di Distrik Kembru. Massa meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, bersama lembaga independen lainnya, termasuk lembaga internasional, untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan.
Menurut massa aksi, langkah tersebut penting untuk memastikan keadilan bagi para korban serta memberikan kejelasan atas peristiwa yang terjadi. Mereka menegaskan bahwa para korban merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
Selain investigasi, massa juga mendorong pemerintah untuk menetapkan zona aman dengan batas radius operasi militer yang jelas. Penetapan zona tersebut dinilai penting agar masyarakat sipil tetap memiliki ruang untuk beraktivitas tanpa diliputi rasa takut akibat konflik bersenjata yang terjadi di sekitar mereka.
Massa juga menyoroti kondisi warga yang terpaksa mengungsi akibat konflik. Mereka mendesak pemerintah untuk menjamin perlindungan serta menyalurkan bantuan kemanusiaan secara memadai bagi para pengungsi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Di sisi lain, massa turut mendesak adanya pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan indikasi penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan konflik. Mereka menilai, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Ketua Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan di Tanah Papua tidak boleh terus diabaikan. Ia menilai, pendekatan yang selama ini digunakan oleh pemerintah belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.
“Persoalan di Papua tidak boleh dianggap remeh. Ini menyangkut kemanusiaan dan kehidupan orang asli Papua. Negara harus hadir dengan cara yang lebih manusiawi dan adil,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ronald juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam di Papua yang dinilai belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Menurut dia, ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya tersebut turut memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah ingin mempertahankan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pendekatan keamanan perlu diimbangi dengan pendekatan dialog yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan persoalan. Harus ada dialog yang melibatkan semua pihak dan membuka ruang bagi masyarakat Papua untuk didengar,” kata Ronald.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR Papua Barat Fraksi Otonomi Khusus, Agustinus Orocomna, menyampaikan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara terbuka dan konstitusional.
“Aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, tetapi bentuk kejujuran masyarakat Papua dalam menyampaikan apa yang mereka rasakan dan harapkan,” ujarnya.
Agustinus menilai dialog menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan konflik di Papua secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa dialog tidak boleh dimaknai sebagai upaya memisahkan diri dari NKRI, melainkan sebagai sarana untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang ada.
Menurut dia, dialog harus difokuskan pada upaya mengurai akar persoalan, termasuk kekerasan, ketidakadilan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Ia juga mendorong agar dialog melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun kelompok-kelompok yang selama ini berada di luar sistem.
Aksi damai tersebut berlangsung selama beberapa jam dan berakhir dengan tertib. Massa berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret dan komprehensif dalam merespons berbagai persoalan di Papua, khususnya terkait pendekatan keamanan yang selama ini dinilai belum efektif dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. (Dhy)
About the Author
