MANOKWARI, PinFunPapua.com— Kelompok Kerja (Pokja) Agama Papua Barat terus mendorong peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap kehidupan keagamaan di daerah, salah satunya dengan mengupayakan kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-132 masuknya agama Katolik di Kabupaten Fakfak.
Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Abdul Samad Bauw, S.Pd.I., menyampaikan bahwa Menteri Agama telah memberikan respons positif atas komunikasi yang dilakukan dalam pertemuan pada 27 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama menyatakan akan berupaya menghadiri kegiatan tersebut apabila terdapat waktu luang dalam agenda resminya.
“Beliau menyampaikan akan berusaha menyempatkan diri. Jika ada waktu kosong, beliau akan hadir,” ujar Abdul Samad kepada awak media.
Di sisi lain, panitia lokal di Fakfak saat ini tengah mempersiapkan undangan resmi yang akan segera dikirimkan kepada Menteri Agama. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk harapan agar pemerintah pusat dapat hadir secara langsung dalam momentum bersejarah tersebut.
Menurut Abdul Samad, peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di Fakfak tidak sekadar menjadi seremoni keagamaan, tetapi juga memiliki makna penting dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dan harmoni antarumat beragama di Papua Barat.
Ia menegaskan bahwa Pokja Agama sebagai representasi lima agama di Papua Barat memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi seluruh umat beragama secara adil dan proporsional.
“Pokja Agama hadir bukan untuk melihat satu pihak atau satu agama saja. Kami memperjuangkan kepentingan semua agama yang ada di Papua Barat, baik Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, maupun Buddha,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anggota Pokja Agama merupakan tokoh-tokoh yang diutus untuk menjalankan amanat masyarakat sekaligus menjadi jembatan aspirasi antara umat beragama, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Abdul Samad juga menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan berbagai kebutuhan umat beragama di Papua Barat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Ia menambahkan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya Gubernur, menjadi motivasi bagi Pokja untuk terus bekerja secara maksimal.
Setelah melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan kementerian terkait, Pokja Agama berencana melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Gubernur Papua Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya memperkuat koordinasi.
“Kami akan meminta waktu kepada Pak Gubernur untuk melaporkan hasil pertemuan kami. Hal ini penting agar pemerintah daerah mengetahui bahwa Pokja Agama turut berperan aktif membantu menyuarakan aspirasi masyarakat,” katanya. (red)
About the Author
