Wakil Gubernur Papua Barat Soroti Rendahnya Kehadiran ASN saat Apel Pagi

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani, S.H., M.Si., secara langsung memimpin apel pagi yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (4/4). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti secara tegas rendahnya tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa apel pagi merupakan salah satu sarana penting untuk mengevaluasi kekuatan dan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun, kondisi yang terjadi pada hari itu dinilai sangat memprihatinkan.

“Apel ini untuk mengecek kekuatan, tetapi pagi ini kenyataannya kita tidak kuat. Bagaimana kita mau ‘berperang’ jika modelnya seperti ini,” ujar Lakotani dengan nada tegas di hadapan peserta apel.

Ia mengungkapkan sejumlah data kehadiran ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai jauh dari harapan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), misalnya, hanya dihadiri oleh dua orang dari total sekitar 45 pegawai. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya mencatat tiga orang hadir dari total 95 pegawai.

Tidak hanya itu, beberapa OPD bahkan dilaporkan tidak memiliki perwakilan sama sekali dalam apel tersebut, di antaranya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah dinas lainnya seperti BPSDM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, hingga BPBD.

Kondisi ini, menurut Lakotani, mencerminkan lemahnya disiplin dan pembinaan internal di masing-masing OPD. Ia juga meminta agar awak media mencatat kondisi tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa lemahnya kehadiran ASN tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintahan, tetapi juga mencerminkan kurangnya tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Ia menilai bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di Papua Barat. (red)