FAKFAK,PinFunPapua.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 terus mengintensifkan pengujian lapangan terhadap sejumlah program pembangunan di Kabupaten Fakfak, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi data sebelum DPR Papua Barat menyusun rekomendasi resmi terhadap kinerja pemerintah provinsi.
Tim Pansus yang turun langsung ke lapangan terdiri dari Sekretaris Fraksi Otsus Badarudin Heremba, Ketua Badan Anggaran Harian Clifford H. Ndandarmana, serta Ketua Komisi I Yesalim Alhamid.
Ketua Banggar Harian DPR Papua Barat, Clifford H. Ndandarmana, menjelaskan bahwa fokus utama pengujian lapangan adalah mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran serta capaian program yang dibiayai melalui APBD Provinsi Papua Barat.
“Dana APBD provinsi tidak hanya dikelola di tingkat provinsi, tetapi juga disalurkan ke kabupaten. Karena itu, kami ingin memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan Pansus LKPJ merupakan langkah strategis DPR Papua Barat untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp4 triliun.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus menyasar sejumlah sektor penting, antara lain pekerjaan umum (PU), kehutanan, serta pelayanan Samsat. Dari hasil pengamatan, sektor infrastruktur jalan menjadi perhatian serius karena masih terdapat ruas jalan provinsi di Fakfak yang kondisinya rusak.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ruas jalan Kayuni–Kokas yang dinilai mengalami kerusakan cukup parah. Pansus berencana merekomendasikan rehabilitasi total atau pembangunan ulang ruas tersebut pada tahun anggaran 2027.
“Ruas ini sangat vital karena menjadi jalur penghubung antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi, termasuk akses transportasi industri LNG. Ini harus menjadi prioritas,” tegas Clifford.
Selain itu, Pansus juga menyoroti ruas jalan Siboru–Sipatnanam–Werfra yang pengerjaannya belum rampung. Dari total panjang sekitar 31 kilometer, baru sebagian yang tertangani pada tahun 2025.
Di sektor pendapatan daerah, Pansus mencatat kinerja positif Samsat Fakfak yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan, di antaranya kebutuhan pembangunan rumah dinas (mess) bagi pegawai Samsat yang sebagian besar berasal dari luar daerah.
Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari DBH Migas. Dari total sekitar Rp89,64 miliar, terdapat indikasi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp15 miliar yang dinilai perlu dievaluasi.
“Di satu sisi daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan, namun di sisi lain masih ada anggaran yang tidak terserap maksimal. Ini menjadi perhatian serius untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.
Pansus juga mendorong adanya mekanisme evaluasi khusus terhadap bantuan pembangunan rumah ibadah agar penyalurannya lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan hingga tuntas.
Secara keseluruhan, Pansus berharap adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, sehingga pembangunan dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Hasil pengujian lapangan ini akan kami rangkum menjadi rekomendasi resmi DPR Papua Barat, sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan,” tutup Clifford. (Risman Bauw).
About the Author
