JAKARTA, PinFunPapua.com – Peningkatan eskalasi kekerasan di Tanah Papua kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai bersama sejumlah senator asal Papua dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, di Ruang Rapat Yudistira, Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Yorrys didampingi Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma, Anggota DPD RI Papua Tengah, Lis Tabuni, serta Anggota DPD RI Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam. Mereka menyampaikan berbagai perkembangan terkini terkait kondisi sosial, keamanan, pendidikan, hingga persoalan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua.
Yorrys menegaskan bahwa situasi keamanan yang belum stabil telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Konflik berkepanjangan disebut memaksa ribuan warga meninggalkan kampung halaman mereka demi mencari perlindungan di wilayah lain yang dianggap lebih aman.
Menurutnya, masyarakat kini kehilangan rasa aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak pun disebut hidup dalam ketakutan ketika mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah.
“Akibat situasi keamanan yang mencekam, masyarakat kehilangan rasa aman dan nyaman untuk bekerja mencari nafkah. Anak-anak pun dirundung ketakutan dalam menjalani proses belajar-mengajar,” ujar Yorrys dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah daerah, terutama kawasan pegunungan Papua, antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata telah melahirkan persoalan kemanusiaan yang semakin kompleks.
“Ribuan masyarakat mengungsi dari kampung halamannya dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di wilayah sekitar. Namun hingga kini perhatian pemerintah terhadap nasib mereka masih dinilai minim. Kondisi ini berpotensi memunculkan persoalan sosial baru di wilayah pengungsian,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengungkapkan bahwa selain membahas agenda legislasi terkait Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, pertemuan tersebut juga secara khusus membicarakan berbagai aspirasi masyarakat Papua yang belakangan semakin menguat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya di wilayah Papua Selatan. Menurut Filep, masyarakat adat maupun elemen sipil menilai sejumlah proyek pembangunan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius.
“Baik masyarakat adat maupun elemen masyarakat Papua menyampaikan penolakan terhadap sejumlah PSN karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial-politik, kerusakan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat,” ungkap Filep melalui sambungan telepon, Kamis (14/5/2026).
Selain persoalan PSN, Filep juga menyoroti tingginya kehadiran personel TNI di sejumlah wilayah Papua yang dinilai memicu keresahan di tengah masyarakat sipil. DPD RI, kata dia, meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pemetaan ulang terkait penempatan pasukan organik di Papua.
“Kami meminta adanya evaluasi dan pemetaan ulang terhadap kehadiran TNI, khususnya pasukan organik di Papua. Aspirasi masyarakat jelas, mereka menginginkan Papua damai. Kehadiran militer dalam jumlah besar justru menimbulkan trauma dan ketakutan di tengah masyarakat sipil,” tegasnya.
DPD RI juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai insiden yang melibatkan korban sipil di Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Korban tersebut mencakup tenaga kesehatan, anak-anak, hingga ibu hamil yang terdampak situasi konflik.
Tidak hanya itu, dugaan intimidasi terhadap mahasiswa dalam kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi turut menjadi sorotan para senator Papua. Menurut Filep, tindakan tersebut dinilai mencederai ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat.
“Ini mencederai kebebasan berekspresi dan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat,” kata Filep.
Lebih lanjut, DPD RI juga menerima aspirasi masyarakat adat terkait rencana pembangunan fasilitas peluncuran satelit di Biak. Masyarakat disebut khawatir proyek tersebut akan mengganggu ruang hidup dan eksistensi masyarakat adat setempat apabila tidak dibicarakan secara terbuka dan partisipatif.
Dalam kesempatan itu, Filep turut memaparkan kondisi pendidikan di daerah konflik berdasarkan hasil resesnya di Kabupaten Fakfak. Ia mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam pelaksanaan ujian sekolah di sejumlah distrik.
“Kami menemukan ada sekolah yang hanya diikuti satu siswa saat ujian. Bahkan di satu distrik, total peserta ujian hanya sekitar 25 orang. Ini menunjukkan konflik telah melahirkan degradasi pendidikan yang sangat serius di Tanah Papua,” ujarnya.
Menurut Filep, persoalan keamanan yang berkepanjangan tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda Papua, terutama dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, DPD RI berharap pemerintah pusat segera menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas dan komprehensif dalam penyelesaian konflik Papua. Pendekatan dialog, perlindungan warga sipil, serta solusi jangka panjang yang berkeadilan dinilai harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami ingin pemerintah menyampaikan konsep dan gagasan yang konkret untuk menyelesaikan konflik ini. Jangan sampai korban terus berjatuhan, baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan,” terang Filep.
Ia menegaskan, DPD RI sebagai lembaga strategis negara akan terus mendorong penyelesaian damai atas konflik berkepanjangan di Papua melalui langkah politik yang bermartabat dan terukur.
“Kalau konflik di Aceh dapat diselesaikan, maka Papua juga harus bisa diselesaikan melalui langkah politik yang tepat, terukur, dan bermartabat,” tutur Filep. (red/rls)
About the Author
