MANOKWARI, PinFunPapua.com — Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Dr Filep Wamafma, mengajak mahasiswa hukum untuk berani berdiri bersama masyarakat adat Papua dalam memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan konstitusi negara.
Ajakan itu disampaikan saat kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” yang digelar di halaman Kampus STIH Wosi, Manokwari, Senin, (18/05/2026).
Dalam sambutannya, Filep menilai film dokumenter tersebut menjadi media edukasi yang membuka kesadaran publik terkait berbagai persoalan yang sedang terjadi di Tanah Papua, khususnya konflik masyarakat adat dengan investasi dan proyek pembangunan di wilayah Papua Selatan, terutama di Merauke.
“Film ini membuka mata kita bahwa ternyata Papua tidak dalam posisi baik-baik saja. Banyak persoalan yang sedang dihadapi masyarakat adat hari ini,” ujar Filep.
Ia mengatakan, mahasiswa hukum perlu memiliki cara pandang kritis dalam melihat setiap persoalan sosial yang berkembang di Papua, mulai dari fakta, norma hukum, analisa hingga kesimpulan.
Menurutnya, berbagai persoalan di Papua pascareformasi justru semakin kompleks, mulai dari isu pelanggaran HAM, konflik sosial hingga benturan antara masyarakat adat dan investor.
“Konflik di Papua bukan makin berkurang, tetapi makin bertambah. Hari ini kita melihat konflik masyarakat adat dengan investor menjadi persoalan nyata,” katanya.
Filep menegaskan bahwa investasi memang penting untuk pertumbuhan negara, namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah dijamin dalam konstitusi dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Ia menyoroti adanya praktik-praktik yang dinilai merugikan masyarakat adat dalam proses investasi, termasuk pelepasan tanah dengan nilai yang tidak layak.
“Nah ini yang menjadi problem. Ketika masyarakat adat dipaksa melepas tanah dengan harga murah atau dipaksa pergi dari wilayahnya, maka itu bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Otsus,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Filep juga mengajak mahasiswa hukum untuk aktif menggunakan mekanisme hukum formal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
Ia bahkan menantang mahasiswa untuk berani mengajukan uji materi terhadap kebijakan atau undang-undang yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat Papua.
“Kalau perjuangan nonformal belum berhasil, maka gunakan mekanisme hukum negara ini. Mahasiswa hukum harus berani menguji kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.
Selain itu, Filep turut menyinggung persoalan perpecahan internal masyarakat adat yang dinilai sering dimanfaatkan pihak tertentu demi kepentingan investasi di Papua.
Menurutnya, masyarakat Papua harus tetap bersatu dan tidak mudah diadu domba.
“Kalau menolak suatu kebijakan, maka masyarakat jangan terpecah. Karena banyak pihak tahu bagaimana memainkan situasi untuk mengadu domba orang Papua,” katanya.
Di akhir sambutannya, Filep memberikan motivasi kepada mahasiswa hukum di Manokwari agar kelak menjadi advokat dan pengacara yang mampu mendampingi masyarakat kecil dalam mencari keadilan.
“Mahasiswa hukum harus jadi pengacara-pengacara hebat yang berdiri bersama rakyat dan memperjuangkan keadilan bagi tanah Papua,” pungkasnya. (JN)
About the Author
