Anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Fachry Tura, Melaksanakan Reses ke-II Tahun 2026 di Kampung Malakuli, (Foto: Risman Bauw).
FAKFAK,PinFunPapua.com – Persoalan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan pesisir hingga lapangan kerja menjadi keluhan utama masyarakat saat Anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Fachry Tura, melaksanakan Reses ke-II Tahun 2026 di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri jajaran DPC PDI Perjuangan Fakfak, pemerintah distrik, aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda itu menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi strategis mengemuka. Warga meminta kehadiran dokter spesialis THT di Kabupaten Fakfak, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Distrik Karas, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui tunjangan khusus, rumah dinas guru, serta perbaikan sarana pendidikan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti ancaman abrasi dan gelombang laut yang mengancam permukiman warga di beberapa RT. Mereka meminta pembangunan talud penahan ombak untuk melindungi rumah-rumah warga dari kerusakan yang semakin mengkhawatirkan.
Tidak hanya itu, tingginya angka pengangguran bagi lulusan sarjana, kebutuhan bus sekolah, hingga pengembangan potensi wisata Karas turut menjadi perhatian yang disampaikan masyarakat kepada wakil rakyat tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Fachry Tura menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan sarana untuk memastikan suara masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Suara rakyat tidak boleh berhenti di forum seremonial. Aspirasi yang disampaikan hari ini adalah kebutuhan nyata yang harus diperjuangkan agar masuk dalam agenda pembangunan daerah,” tegas Fachry Tura.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan seluruh usulan masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPR Provinsi Papua Barat sesuai dengan mekanisme serta kewenangan yang berlaku.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan. Daerah-daerah pesisir dan kampung-kampung yang menjadi penyangga ekonomi masyarakat juga harus memperoleh perhatian yang sama, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
“Saya hadir untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Saya tidak bisa menjanjikan semuanya akan langsung terwujud, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin mengawal dan memperjuangkannya,” ujar Fachry.
Reses yang berlangsung penuh keakraban tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Karas menginginkan pembangunan yang lebih merata dan menyentuh kebutuhan mendasar warga. Di tengah berbagai keterbatasan yang masih dihadapi, masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat diwujudkan menjadi program nyata.
“Pemimpin yang baik bukan yang paling banyak berbicara, melainkan yang paling sungguh-sungguh mendengar. Sebab dari suara rakyatlah arah pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat diwujudkan”. (Risman Bauw).
About the Author
