MANOKWARI,PinFunPapua.com – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari resmi berubah bentuk menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP). Perubahan kelembagaan tersebut menjadi tonggak baru bagi pengembangan pendidikan tinggi di Tanah Papua.
Seiring perubahan status kelembagaan itu, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., resmi dilantik sebagai Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP)
Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 631/B/O/2026.Pelantikan dan rapat senat terbuka dalam rangka perubahan kelembagaan STIH Manokwari menjadi
IHTP berlangsung di Manokwari, Papua Barat, Selasa (21/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rektor IHTP Filep Wamafma juga melantik tiga wakil rektor, yakni Marius S. Sakmaf, Dr. Enny M. Sasea, dan Dr. Isak S.K. Mandacan, serta sejumlah unsur pimpinan administrasi dan akademik di lingkungan institut.
Filep mengatakan, perubahan status dari sekolah tinggi menjadi institut bukanlah proses yang mudah. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari perjalanan panjang untuk membangun lembaga pendidikan tinggi yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
“Perubahan nama dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) tidak semudah membalik telapak tangan. Kita ingin membangun kualitas pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Tanah Papua,” kata Filep.
Ia mengatakan, STIH Manokwari telah menjadi bagian penting dari perjalanan pendidikan di Papua Barat selama hampir 51 tahun. Karena itu, perubahan kelembagaan tersebut diharapkan tidak menghilangkan sejarah panjang yang telah dibangun oleh kampus dan para alumninya.
“Apa yang sudah kita torehkan di kampus ini sejak STIH Manokwari hampir 51 tahun akan menjadi potret yang indah untuk dinikmati oleh semua orang,” ujarnya.
Filep menegaskan, membangun institusi pendidikan yang berkualitas membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama. Tidak hanya dari pimpinan kampus dan civitas academica, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, alumni, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ternyata tidak semudah membalik telapak tangan untuk membangun pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Tanah Papua. Butuh kerja keras, kolaborasi, dan dukungan semua pihak. Karena dunia pendidikan di Tanah Papua menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Menurut Filep, perubahan status STIH Manokwari menjadi IHTP menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi dan persyaratan kelembagaan yang diperlukan telah dilalui.
Ia berharap perubahan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus memperluas kontribusi kampus dalam pembangunan Papua.
“Saya ingin mengingatkan kepada mahasiswa bahwa hari ini adalah hari terakhir kita menggunakan nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH. Mulai sekarang kita telah berubah status menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua atau IHTP”” katanya.
Filep juga mengajak para alumni STIH Manokwari untuk tetap bangga dengan almamater mereka. Menurutnya, perubahan status kelembagaan tidak menghapus sejarah dan identitas para alumni yang telah menempuh pendidikan di STIH Manokwari.
“Kepada alumni yang pernah menempuh pendidikan di STIH Manokwari, kita tetap harus bangga sebagai lulusan STIH Manokwari. Kita harus bangga karena STIH Manokwari telah beralih status menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. Mari kita bersatu dan berkarya untuk pendidikan di Tanah Papua,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, perubahan bentuk STIH Manokwari menjadi institut merupakan langkah besar yang patut disyukuri bersama.
Menurut dia, perubahan tersebut menunjukkan komitmen civitas academica untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam memadukan ilmu hukum yang berkeadilan dengan penguasaan teknologi yang inovatif.
“Perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut merupakan sebuah langkah besar yang patut kita syukuri bersama. Ini membuktikan komitmen civitas academica untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam memadukan ilmu hukum yang berkeadilan dengan penguasaan teknologi yang inovatif,” kata Dominggus.
Ia menilai, langkah perubahan kelembagaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat.
Transformasi tersebut, kata dia, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menerjemahkan pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
“Pemerintah daerah senantiasa mendukung penuh setiap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Dominggus mengingatkan bahwa perubahan status menjadi institut bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
Menurut dia, tantangan ke depan menuntut
IHTP untuk terus melahirkan inovasi dan karya nyata yang memberikan manfaat langsung bagi kemajuan masyarakat di Tanah Papua, khususnya Papua Barat.
“Inilah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tantangan ke depan menuntut institusi ini untuk terus melahirkan inovasi dan karya nyata yang bermanfaat langsung bagi kemajuan masyarakat di Bumi Kasuari,” katanya.
Ia berharap IHTP mampu menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang berperan dalam mencetak generasi unggul Papua dengan kompetensi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
“Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua memikul harapan besar untuk mencetak generasi unggul yang memiliki kompetensi tinggi,” kata Dominggus.
Ia mengatakan, generasi penerus tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual. Mereka juga harus memiliki integritas moral, menjunjung tinggi kejujuran, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan kader-kader penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran,” ujarnya.
Dominggus juga menyampaikan ucapan selamat kepada Filep Wamafma sebagai rektor, para wakil rektor, serta seluruh pejabat struktural yang baru dilantik.
“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan selamat bertugas kepada rektor, para wakil rektor, serta segenap pejabat struktural yang baru saja dilantik. Semoga amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pembaharuan untuk kemajuan institusi,” katanya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota senat yang telah resmi diumumkan dalam lingkungan IHTP. Menurutnya, keberadaan senat akan menjadi salah satu pilar penting dalam menentukan arah kebijakan strategis dan kualitas tata kelola institut ke depan.
“Kehadiran bapak dan ibu sekalian sebagai pilar akademik akan sangat menentukan arah kebijakan strategis serta kualitas tata kelola institusi ke depan,” ujar Dominggus.
Dengan perubahan status tersebut, IHTP
diharapkan tidak hanya menjadi institusi pendidikan tinggi yang mengembangkan ilmu hukum dan teknologi, tetapi juga mampu melahirkan lulusan yang berintegritas dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Papua dan Indonesia.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap seluruh elemen kampus, alumni, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus bersinergi untuk membangun masa depan Papua yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
(Jurnalis : Dhy).
About the Author
