MANOKWARI, PinFunPapua.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Barat mulai menimbulkan dampak serius terhadap aktivitas masyarakat. Selain mengganggu kualitas udara, asap akibat karhutla juga berdampak terhadap kegiatan pendidikan, mobilitas masyarakat, hingga transportasi udara.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan kondisi tersebut membutuhkan langkah penanganan yang lebih konkret dan tidak dapat hanya mengandalkan perubahan cuaca atau menunggu hujan turun.
Hal tersebut disampaikan Lakotani saat memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Multimedia Room Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Rabu (7/10/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan karhutla sekaligus langkah penanggulangan dampak asap yang telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Papua Barat.
Lakotani mengatakan dampak karhutla saat ini telah masuk ke sektor pendidikan. Di Kabupaten Kaimana, aktivitas sekolah bahkan telah diliburkan sejak akhir pekan lalu karena kondisi asap dinilai mengganggu kegiatan belajar dan aktivitas masyarakat.
“Anak-anak sekolah di Kaimana sejak hari Jumat minggu lalu sudah diliburkan karena memang kondisi asap yang sangat mengganggu sejumlah aktivitas,” kata Lakotani.
Menurutnya, kondisi serupa juga mulai memengaruhi aktivitas pendidikan dan kegiatan masyarakat di Manokwari. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian untuk mengantisipasi dampak kesehatan dan keselamatan masyarakat akibat kondisi udara yang terdampak asap.
Wagub Rasakan Langsung Dampak Asap terhadap Penerbangan
Selain pendidikan, karhutla juga berdampak langsung terhadap transportasi udara. Lakotani mengaku mengalami sendiri kendala penerbangan akibat kondisi asap yang menyebabkan aktivitas penerbangan terganggu.
Ia mengatakan sempat tertahan selama beberapa hari di Kaimana setelah menghadiri kegiatan di daerah tersebut.
Lakotani berangkat ke Kaimana pada Kamis pekan lalu untuk menghadiri kegiatan pada Jumat. Rombongan dijadwalkan kembali ke Manokwari pada Sabtu.
Namun, rencana penerbangan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Upaya untuk kembali pada Minggu dan Senin juga mengalami kendala.
“Pesawat yang bisa mendarat di Kaimana bisa mendarat, tetapi tidak bisa ke Manokwari karena kondisi Bandara Manokwari,” ujarnya.
Lakotani akhirnya dapat kembali ke Manokwari pada Rabu menggunakan penerbangan Susi Air dan tiba menjelang pelaksanaan rapat Satgas.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
“Dampak dari karhutla ini sudah kita alami dan kita rasakan sendiri. Ada sejumlah aktivitas, mobilisasi barang, jasa ataupun manusia yang terkendala di bandar udara,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah calon penumpang yang hendak menuju Manokwari juga sempat tertahan di Sorong akibat terganggunya penerbangan.
Lakotani menegaskan pemerintah daerah tidak dapat hanya menunggu kondisi membaik secara alami atau berharap hujan turun untuk mengatasi karhutla.
Menurutnya, Satgas selama ini telah memperoleh dan menyampaikan informasi secara berkala mengenai perkembangan jumlah serta persebaran titik api. Namun, informasi tersebut harus diikuti tindakan nyata di lapangan.
“Kita punya Satgas yang secara real time menyampaikan kondisi atau berapa jumlah titik api dan tersebar di mana saja. Tetapi kalau itu hanya informasi lalu tidak kita ambil langkah apa-apa, dampak ini akan terus terjadi,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Papua Barat juga meminta masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai perkembangan kondisi cuaca, termasuk kemungkinan hujan turun di wilayah-wilayah yang terdampak karhutla.
Lakotani menyebut kondisi karhutla dan asap yang terjadi saat ini merupakan kejadian yang tidak biasa bagi Papua Barat.
“Sepanjang kami ada, kami hidup di Papua, ini baru pernah terjadi yang seperti ini. Kondisi ini memang kondisi yang benar-benar tidak kami perkirakan sejak awal,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya telah meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, Lakotani mengakui pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal dalam melakukan intervensi penanganan karhutla.
Kondisi tersebut, kata dia, terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Langkah-langkah strategis atau langkah segera yang mau kita ambil itu terkendala dengan kapasitas fiskal kami di daerah yang terbatas,” ujarnya.
Karena keterbatasan tersebut, Pemprov Papua Barat berupaya membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki sumber daya serta kemampuan untuk mendukung penanganan karhutla.
Rapat Satgas tersebut turut melibatkan unsur pemerintah kabupaten, BMKG, SKK Migas, serta perusahaan hulu minyak dan gas bumi yang beroperasi di Papua Barat, termasuk BP Tangguh dan Genting Oil.
Sebagian peserta mengikuti rapat secara langsung, sementara lainnya mengikuti secara daring.
Lakotani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama untuk membantu pemerintah daerah menangani kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap yang telah menyebar ke sejumlah kabupaten.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dukungan helikopter untuk melakukan water bombing atau pemadaman kebakaran dari udara.
Lakotani mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sebelumnya terdapat helikopter water bombing yang ditempatkan di Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, untuk mendukung penanganan kebakaran.
Namun, helikopter tersebut kemudian ditarik untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan.
“Beberapa saat yang lalu ada helikopter untuk kepentingan water bombing diparkir di Babo. Tetapi terakhir tanggal 27 bulan kemarin sudah ditarik karena untuk penanganan karhutla di Kalimantan,” ungkapnya.
Menurut Lakotani, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu merumuskan langkah bersama agar Papua Barat dapat memperoleh dukungan peralatan, sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya untuk menangani kebakaran.
Dukungan dari berbagai pihak dinilai penting karena kondisi geografis Papua Barat serta luas wilayah yang terdampak membuat penanganan karhutla membutuhkan sumber daya yang memadai.
Lakotani mengatakan hasil rapat Satgas akan dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat sebagai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Salah satu opsi yang akan dibahas adalah menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah pusat, khususnya terkait kebutuhan peralatan dan sumber daya untuk memperkuat penanganan karhutla.
Pemerintah daerah juga perlu membahas status kondisi karhutla yang terjadi saat ini agar penanganannya dapat memperoleh perhatian dan dukungan yang lebih luas dari pemerintah pusat.
“Kita rapatkan bersama-sama, kita laporkan ke Pak Gubernur untuk kemudian kita menyurat kepada pemerintah pusat dan menetapkan ini sebagai apa, supaya kemudian ada juga perhatian dari pemerintah,” kata Lakotani.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seorang diri.
Menurutnya, dampak yang mulai dirasakan masyarakat, mulai dari terganggunya kegiatan sekolah, mobilitas manusia, distribusi barang dan jasa, hingga penerbangan, menunjukkan bahwa kondisi tersebut harus segera mendapatkan penanganan yang terukur.
Pemprov Papua Barat, kata Lakotani, akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, lembaga teknis, BMKG, dunia usaha, serta pemerintah pusat untuk memastikan upaya pengendalian karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak asap terhadap masyarakat sekaligus mempercepat penanganan titik-titik kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua Barat. (red)
About the Author
