Filep Wamafma Dorong Revitalisasi Sekolah Papua Barat Berlanjut pada 2027

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., mengapresiasi program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Menurut Filep, program revitalisasi merupakan langkah strategis untuk membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai persoalan sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini belum tertangani secara maksimal.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut sebelumnya telah dibahas bersama DPD RI sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Melalui program revitalisasi, pemerintah pusat diharapkan dapat membantu mempercepat perbaikan fasilitas sekolah yang membutuhkan penanganan.

Filep menilai, perubahan kondisi sekolah sebelum dan sesudah revitalisasi menunjukkan manfaat program tersebut bagi satuan pendidikan penerima bantuan.

“Kalau kita melihat foto-foto sebelum dan sesudah revitalisasi, terlihat banyak perubahan. Kami mengapresiasi program revitalisasi yang dijalankan Presiden Prabowo melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Sebagai Ketua Komite III DPD RI, Filep berharap program revitalisasi sekolah dapat memperoleh perhatian berkelanjutan dari pemerintah pusat, terutama untuk wilayah Papua Barat yang masih membutuhkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Ia mengatakan, pihaknya akan mendorong agar jumlah sekolah penerima program revitalisasi di Papua Barat dapat ditingkatkan pada 2027.

Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diperjuangkan melalui perencanaan yang matang, pendataan kondisi sekolah, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Filep menilai Papua Barat masih membutuhkan dukungan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang bangunannya sudah tidak layak atau belum memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai.

Filep menegaskan bahwa keberhasilan program revitalisasi tidak boleh hanya diukur dari selesainya pembangunan atau perbaikan gedung sekolah. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa bangunan yang telah direvitalisasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

Ia mencontohkan kondisi ruang laboratorium yang telah tersedia, tetapi belum dilengkapi peralatan praktik yang memadai. Menurutnya, situasi seperti itu dapat menghambat pencapaian tujuan revitalisasi karena siswa belum dapat memanfaatkan ruangan tersebut secara optimal.

“Ketika pemerintah pusat sudah hadir melalui program revitalisasi, pemerintah kabupaten dan provinsi harus mengambil peran untuk melengkapi kebutuhan sekolah. Jangan sampai gedungnya sudah bagus, tetapi ruang laboratoriumnya kosong dan tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan masing-masing sekolah agar program lanjutan dapat disusun secara tepat sasaran.

Apabila suatu sekolah membutuhkan laboratorium, pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan fasilitas tersebut. Jika persoalan utamanya adalah kekurangan guru, pemerintah harus menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Menurut Filep, pembangunan pendidikan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perbaikan gedung sekolah harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan revitalisasi agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai perencanaan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Filep berharap pemerintah daerah dan pihak sekolah memastikan pekerjaan revitalisasi diselesaikan secara tuntas sehingga fasilitas yang dibangun dapat segera dimanfaatkan oleh siswa.

Dalam pandangannya, Filep mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada siswa.

Menurutnya, bantuan tersebut memang menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses pendidikan, tetapi masih terdapat aspek lain yang harus diperhatikan secara bersamaan.

Aspek tersebut meliputi ketersediaan gedung sekolah yang layak, sarana dan prasarana pembelajaran, kualitas dan kesejahteraan guru, serta kepastian status tenaga pendidik.

“Kalau kita berbicara tentang pendidikan, yang harus diperhatikan adalah sistemnya secara keseluruhan. Ada biaya pendidikan, gedung yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung, kualitas guru, kesejahteraan guru, dan status mereka. Semua itu merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.

Ia menilai, pemerintah harus memastikan seluruh aspek tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan pendidikan di daerah.

Dengan demikian, program revitalisasi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan menyiapkan generasi muda Papua.

Filep juga berharap program tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan pendidikan dasar dan menengah.

Menurutnya, Papua Barat masih memiliki banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas. Karena itu, pemerintah kabupaten dan provinsi perlu segera menyusun usulan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia.

“Kalau kita mengabaikan pendidikan di Papua, berarti kita tidak menyiapkan generasi kita. Pemerintah diberikan mandat untuk menyiapkan generasi masa depan, sehingga kebutuhan pendidikan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Filep berharap program revitalisasi dapat terus dilanjutkan dan diperluas pada 2027, disertai komitmen pemerintah daerah untuk melengkapi fasilitas yang masih kurang.

Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, ia berharap semakin banyak sekolah di Papua Barat yang memiliki bangunan layak, fasilitas pembelajaran memadai, serta lingkungan pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas peserta didik. (red)