MANOKWARI,PinFunPapua.com – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., mengapresiasi peningkatan anggaran beasiswa nasional tahun 2026. Namun, ia meminta pemerintah memastikan penyalurannya merata, terutama bagi mahasiswa di enam provinsi Tanah Papua.
Menurut Filep, kenaikan anggaran beasiswa harus diikuti dengan pemerataan penerima agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu, khususnya Orang Asli Papua (OAP), memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Berdasarkan publikasi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah meningkat dari Rp14,95 triliun pada 2025 menjadi Rp15,64 triliun pada 2026 atau naik 4,6 persen. Jumlah sasaran penerima juga bertambah dari 1.053.851 menjadi 1.072.240 mahasiswa.
Sementara itu, anggaran Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) naik 20,1 persen dari Rp179,28 miliar menjadi Rp215,35 miliar, dengan sasaran penerima meningkat menjadi 10.000 mahasiswa.
Anggaran Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) juga meningkat 131,3 persen menjadi Rp218,17 miliar. Sedangkan anggaran Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) naik 75 persen menjadi Rp68,43 miliar.
“Kami mengapresiasi kenaikan anggaran beasiswa nasional. Namun, distribusinya harus menjangkau Papua Barat dan lima provinsi lainnya di Tanah Papua. Jangan sampai anggaran meningkat, tetapi anak-anak Papua masih kesulitan membayar kuliah hingga terpaksa putus studi,” tegas Filep, Senin (2/11/2026).
Filep menilai kondisi geografis, mahalnya biaya transportasi, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya fasilitas pendidikan menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada Tanah Papua.
Menurutnya, pemerataan beasiswa tidak cukup hanya melalui pembagian kuota secara administratif. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, jumlah mahasiswa kurang mampu, dan kebutuhan afirmasi bagi OAP.
“Kebijakan afirmasi diperlukan sesuai kondisi objektif Tanah Papua. Beasiswa yang lebih banyak dan tepat sasaran akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua,” ujarnya.
Sebagai Ketua APTISI Papua Barat, Filep juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, PTS memiliki peran besar dalam membuka akses pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan di luar daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan mahasiswa PTS memperoleh kesempatan yang adil dalam program KIP Kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mahasiswa, Filep menyoroti peningkatan anggaran beasiswa doktor bagi dosen. Ia berharap kenaikan anggaran BPDDI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan kualifikasi akademik dosen di perguruan tinggi Papua, terutama PTS.
“Kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas dosennya. Pemerintah perlu memberikan afirmasi nyata agar semakin banyak dosen di Tanah Papua memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor,” katanya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite III DPD RI, Filep meminta Kemdiktisaintek membuka data penerima dan realisasi anggaran KIP Kuliah, ADik, serta BPDDI tahun 2025 dan 2026 secara terperinci untuk enam provinsi di Tanah Papua.
Data tersebut, menurutnya, perlu memuat jumlah penerima, anggaran yang disalurkan, asal kabupaten, perguruan tinggi negeri maupun swasta, jumlah penerima OAP, serta mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan.
“Keterbukaan data penting untuk memastikan kebijakan afirmasi benar-benar berjalan dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi kuota KIP Kuliah dan ADik bagi mahasiswa Papua, baik yang sedang menempuh pendidikan di Tanah Papua maupun yang melanjutkan studi di luar daerah.
Filep menambahkan, kebijakan beasiswa nasional perlu disinergikan dengan pembiayaan pendidikan melalui Otonomi Khusus (Otsus), pemerintah daerah, dan perguruan tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan maupun mahasiswa yang terabaikan.
Menurutnya, keberhasilan Otsus Papua harus terlihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan semakin luasnya kesempatan generasi muda memperoleh pendidikan tinggi.
“Papua memiliki generasi yang cerdas dan potensi besar. Tugas negara adalah memastikan kemiskinan dan keterbatasan geografis tidak mematikan masa depan mereka,” ungkapnya.
Filep memastikan Komite III DPD RI akan terus mengawal kebijakan beasiswa nasional, sekaligus memperjuangkan penguatan perguruan tinggi swasta melalui APTISI Papua Barat.
“Khusus di Papua, keberhasilan program pendidikan harus terlihat dari semakin banyak anak-anak Papua yang masuk perguruan tinggi, tidak putus kuliah, dan berhasil menjadi sarjana, magister, hingga doktor. Papua Barat dan seluruh Tanah Papua berhak mendapatkan keadilan pendidikan,” pungkasnya.
Sebab beasiswa bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi jembatan untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan generasi Papua.
(Red).
About the Author
