MANOKWARI, PinFunPapua.com – Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XVIII/Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana, S.I.P., memimpin kegiatan Workshop Administrasi Veteran Republik Indonesia (RI) dan Verifikasi Data Tahun Anggaran (TA) 2026 yang dilaksanakan secara daring dan luring di Mansinam Ballroom Swiss-Belhotel, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi keveteranan sekaligus memastikan keakuratan dan validitas data para veteran Republik Indonesia, sehingga hak-hak serta pelayanan kesejahteraan bagi para pejuang bangsa dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Workshop tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Syors Alberth Ortisanz Marani, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Fredy Pata, S.E., M.Si., Kepala Bidang Administrasi Veteran dan Cadangan Kementerian Pertahanan (Kabid Minvetcad Kemhan) Kolonel Inf Subarda Tri Wahyudi, S.I.P., serta Kepala Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang (Kafasharkan) Manokwari Kolonel Laut (T) Teguh Trilaksana, S.E., M.Tr.Opsla.
Turut hadir Kasdim 1801 Manokwari Letkol Inf Samsir, S.Ag., Kabag Log Polresta Manokwari Kompol Sakaria Tampo, S.H., Kabid Poldagri Kesbangpol Kabupaten Manokwari H. Ramandey, S.E., Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Papua Barat Y. Ramandey, para veteran, serta perwakilan PT Taspen dan Bank Mandiri.
Dalam kesempatan tersebut, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana membacakan sambutan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa veteran merupakan putra-putra terbaik bangsa yang telah memberikan pengabdian dan perjuangan besar dalam mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pengorbanan para veteran tidak hanya dilakukan melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, tetapi juga melalui berbagai penugasan, termasuk misi perdamaian dunia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memberikan penghargaan atas jasa serta pengabdian mereka.
Penghargaan tersebut harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak veteran, termasuk kepastian administrasi, pelayanan, dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perhatian terhadap veteran tidak boleh berhenti pada penghormatan secara simbolis, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan yang nyata dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan bahwa Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 1 Tahun 2026 membawa sejumlah penyesuaian dalam penyelenggaraan administrasi keveteranan, khususnya terkait proses pendaftaran calon veteran yang melibatkan satuan kewilayahan.
Dalam pelaksanaannya, satuan kewilayahan memiliki peran penting, termasuk melalui Perwira Seksi Personel (Pasipers) Komando Distrik Militer (Kodim) dan Staf Personel Kodam (Spersdam). Keterlibatan unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pendataan, pemeriksaan, dan verifikasi calon veteran agar berjalan sesuai prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Namun, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan personel, pemahaman yang menyeluruh terhadap regulasi, serta ketelitian dalam melaksanakan setiap tahapan administrasi. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pencatatan maupun ketidaksesuaian data yang dapat berdampak terhadap proses penetapan status dan pemenuhan hak-hak veteran.
Selain kesiapan internal TNI, Pangdam juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas instansi. Kerja sama terpadu diperlukan antara TNI, Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, pemerintah daerah, PT Taspen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta instansi terkait lainnya.
Sinergi tersebut diperlukan agar seluruh proses administrasi keveteranan dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pendataan, verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, hingga pelayanan kepada para veteran. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, diharapkan tidak ada veteran yang mengalami kendala dalam memperoleh hak dan pelayanan yang seharusnya diterima.
Melalui pelaksanaan workshop ini, Pangdam XVIII/Kasuari berharap dapat terbangun kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan mekanisme administrasi keveteranan yang berlaku.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sekaligus merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh setiap instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Pangdam juga mengingatkan seluruh personel dan pihak terkait agar memahami bahwa administrasi keveteranan bukan sekadar pekerjaan rutin atau kegiatan pendataan semata. Lebih dari itu, tugas tersebut merupakan bentuk penghargaan, penghormatan, dan tanggung jawab moral negara terhadap jasa serta pengorbanan para pejuang bangsa.
Karena itu, seluruh personel yang terlibat diminta melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, teliti, profesional, dan penuh tanggung jawab. Setiap data yang dihimpun dan diverifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam proses administrasi maupun penyaluran hak-hak veteran.
Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan pengelolaan administrasi veteran di wilayah Kodam XVIII/Kasuari, khususnya di Papua Barat, semakin, akurat, dan terintegrasi. Upaya tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan para veteran memperoleh penghormatan dan pelayanan yang layak atas jasa mereka kepada bangsa dan negara. (red/rls)

