Ketua Majelis Rakyat papua Barat ( MRPB ) Judson Ferdinandus Waprak ( FOTO : Istimewah )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, menyoroti potensi ekonomi telur ikan terbang di Kabupaten Fakfak yang diperkirakan memiliki nilai mencapai hampir Rp600 miliar per tahun. Namun, potensi sumber daya alam tersebut dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat adat, khususnya masyarakat suku Baham-Mata di Kabupaten Fakfak.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara MRP Papua Barat dengan Wakil Ketua DPRK Fakfak bersama Ketua Kelompok Khusus Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Fakfak di Manokwari. Selain membahas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otsus sebesar 81,56 persen, pertemuan tersebut juga mengangkat persoalan hak ekonomi masyarakat adat atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Fakfak dan Kaimana.
Judson Ferdinandus Waprak mengatakan, terdapat sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Fakfak yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Salah satunya berkaitan dengan potensi telur ikan terbang yang selama ini memiliki nilai ekonomi cukup besar, tetapi manfaatnya bagi masyarakat adat setempat dinilai belum optimal.
Menurut Waprak, apabila potensi ekonomi tersebut benar-benar mencapai hampir Rp600 miliar setiap tahun, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap mekanisme pengelolaan, pemanfaatan, serta pembagian manfaat ekonominya kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
Ia mempertanyakan bagaimana sumber daya alam dengan nilai ekonomi yang begitu besar dapat dimanfaatkan, sementara masyarakat adat di wilayah tersebut belum merasakan manfaat yang sebanding.
“Di Kabupaten Fakfak ada persoalan lain yang juga disampaikan kepada kami, salah satunya telur ikan terbang. Nilainya diperkirakan hampir Rp600 miliar per tahun. Pertanyaannya, bagaimana potensi sebesar itu bisa dimanfaatkan, tetapi masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat di wilayah tersebut, belum mendapatkan manfaat yang optimal,” ungkap Waprak.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari besarnya nilai perdagangan atau penerimaan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini hidup dan memiliki hubungan dengan wilayah sumber daya alam tersebut.
Waprak secara khusus berharap Bupati Fakfak bersama DPRK Fakfak memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan hak ekonomi masyarakat adat, terutama masyarakat suku Mbaham-Matta.
Selain Kabupaten Fakfak, ia juga menyinggung kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Kaimana yang memiliki wilayah-wilayah tertentu dengan potensi sumber daya alam yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun negara.
Menurutnya, masyarakat adat yang memiliki hak atas wilayah sumber daya alam harus memperoleh perhatian dan perlindungan yang layak. Hal tersebut penting agar pengelolaan kekayaan alam tidak mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah tersebut.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu melakukan penelusuran dan koordinasi bersama lembaga adat serta DPRK untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi, termasuk memastikan kejelasan hak masyarakat adat, pola pemanfaatan sumber daya alam, dan mekanisme pembagian manfaat ekonomi.
Dalam konteks tersebut, MRP Papua Barat menyatakan siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada DPRK Fakfak serta Dewan Adat Fakfak untuk menindaklanjuti persoalan hak-hak masyarakat adat.
MRP Papua Barat berharap persoalan potensi telur ikan terbang di Fakfak dan sumber daya alam di Kaimana dapat segera dibahas secara lebih mendalam melalui koordinasi lintas lembaga. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara besarnya nilai ekonomi sumber daya alam dan tingkat kesejahteraan masyarakat adat yang berada di wilayah penghasil.
Pada akhirnya, pemanfaatan sumber daya alam di Tanah Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat. Kekayaan alam tidak cukup hanya menghasilkan pendapatan bagi daerah dan negara, tetapi juga harus menjadi dasar peningkatan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dari generasi ke generasi. (red)

