Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat, Dr. M. Bachri Yasin, S.E., MM (FOTO : AUFRIDA MARISAN )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat merespons dengan cepat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran tanpa menghambat optimalisasi pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Papua Barat, Dr. M. Bachri Yasin, S.E., M.M., menegaskan bahwa seluruh Bapenda di Indonesia, termasuk di Papua Barat, harus tetap bergerak dalam mengoptimalkan pendapatan daerah meskipun ada kebijakan efisiensi dan pergeseran anggaran.
“Apa yang dilakukan oleh seluruh Bapenda di Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus berjalan. Meskipun ada efisiensi atau pergeseran anggaran, dari sisi optimalisasi pendapatan daerah, kita harus tetap bergerak,” ujarnya.
Menurut Bachri Yasin, jika tidak ada upaya untuk mengejar target pendapatan, maka capaian bulanan akan sulit terpenuhi. Oleh karena itu, Bapenda Papua Barat menerapkan strategi khusus untuk memastikan realisasi pendapatan daerah tetap optimal.
“Target pendapatan daerah sudah ditetapkan dan dibagi per triwulan. Jika dalam satu bulan target tidak tercapai, maka bulan berikutnya harus dilakukan upaya lebih untuk menutup kekurangan. Misalnya, jika pada Januari ada lima pekerjaan tetapi hanya tiga yang terlaksana, dan Februari ada lima pekerjaan, maka pada Februari kita harus menyelesaikan tujuh pekerjaan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, Bapenda Papua Barat telah mengumpulkan para kepala bidang untuk membahas langkah-langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak.
“Jika suatu kegiatan dapat dilakukan secara daring, maka akan dilakukan secara daring. Kegiatan seremonial yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap tugas utama juga akan dipangkas, terutama yang melibatkan biaya perjalanan dinas, konsumsi, honor narasumber, dan honor kegiatan lainnya,” paparnya.
Namun, ia menegaskan bahwa saat ini Bapenda belum mengadakan kegiatan seremonial dan tidak akan melaksanakannya jika tidak memiliki nilai substansial.
Selain efisiensi anggaran, Bapenda Papua Barat juga tetap menjalankan tugas pokoknya secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
“Kami juga bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas), terutama dalam operasi keselamatan yang sedang berlangsung. Salah satu indikator dalam operasi ini adalah kepatuhan wajib pajak terhadap kelengkapan pajak kendaraan bermotor, dan Bapenda hadir untuk memastikan hal tersebut,” jelasnya.
Untuk kegiatan lainnya, Bapenda akan lebih selektif dalam menentukan prioritas. Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tetap akan dilaksanakan, tetapi dengan kebijakan yang lebih ketat.
“Kami akan mengikuti bimtek yang benar-benar berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM teknis. Jika memungkinkan dilakukan secara daring, maka akan kami pilih opsi tersebut. Sementara itu, untuk pertemuan yang bersifat rekonsiliasi, hingga saat ini kami belum mendapat undangan, karena pemerintah pusat juga sedang melakukan efisiensi,” tambahnya.
Komitmen terhadap Efisiensi dan Peningkatan Pendapatan
Dengan langkah-langkah strategis yang diterapkan, Bapenda Papua Barat berkomitmen untuk tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan daerah.
“Kami akan terus bergerak untuk memastikan target pendapatan daerah tercapai, sambil tetap menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” pungkas Bachri Yasin. (red)
