MANOKWARI, PinFunPapua.com – Sekretaris Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Pengusaha Orang Asli Papua (PAL KOAP) Papua Barat, Lewis Wanggai, mengkritik sikap Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat yang dinilai pasif dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Dalam konferensi pers yang digelar di Manokwari, Lewis menegaskan bahwa BP3OKP, sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengawal pembangunan di Tanah Papua, seharusnya bersuara dan memberikan pencerahan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi serta kebutuhan pembangunan di Papua.
BP3OKP Dinilai Tidak Berperan Aktif
Lewis menilai BP3OKP belum menunjukkan peran aktifnya dalam merespons dampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan pemangkasan besar-besaran terhadap dana infrastruktur di Papua Barat.
“BP3OKP mandul. Untuk apa dan untuk kepentingan siapa kehadiran BP3OKP di daerah ini? Mereka seharusnya menyikapi efisiensi anggaran yang berimbas pada pemangkasan anggaran infrastruktur Papua Barat hingga ratusan miliar rupiah,” ujar Levinus.
Ia menekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada kontraktor Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga berpengaruh besar terhadap sosial ekonomi masyarakat Papua Barat yang masih sangat bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pembangunan di berbagai sektor.
“Pemerintah pusat membuat kebijakan percepatan pembangunan, tetapi justru kebijakan itu sendiri yang menghambat pembangunan dengan adanya Inpres ini. Kami menilai kebijakan ini sangat merugikan kami sebagai orang Papua,” tambahnya.
KOAP Akan Lakukan Aksi Damai
Sebagai tindak lanjut, KOAP berencana melakukan aksi damai ke kantor BP3OKP Papua Barat untuk mendesak lembaga tersebut agar mengambil sikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan di Papua. Selain itu, KOAP juga akan menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KOAP, Yan Soindemi, juga menyoroti ketidakefektifan BP3OKP dalam menjalankan tugasnya.
“Kami jujur menilai kehadiran BP3OKP di Papua Barat ini mandul. Sampai saat ini, kami belum melihat apa yang sudah mereka lakukan. Bahkan dalam isu efisiensi anggaran ini, mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap,” tutupnya.
Dengan rencana aksi damai yang akan dilakukan, KOAP berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai menghambat pembangunan di Papua Barat serta merugikan pelaku usaha lokal, khususnya kontraktor OAP. (red)
About the Author
