MANOKWARI, PinFunPapua.com – Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menyampaikan hasil pertemuan dengan pemerintah pusat terkait evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua. Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu, pemerintah pusat bersama para kepala daerah membahas sejauh mana perkembangan pembangunan di empat provinsi baru hasil pemekaran, termasuk Provinsi Papua Barat Daya.
“Evaluasi dilakukan terhadap empat provinsi yang baru dimekarkan di Tanah Papua. Kami membahas infrastruktur, pembangunan kantor gubernur, kantor DPR, kantor MRP, dan kesiapan lahan. Itu yang menjadi fokus utama dalam evaluasi DOB kemarin,” jelas Gubernur Dominggus Mandacan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat turut hadir dalam pertemuan tersebut karena terkait langsung dengan proses penyerahan aset kepada Papua Barat Daya. Gubernur menyebutkan bahwa hingga saat ini masih terdapat tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan asetnya, namun ia memastikan proses tersebut akan segera diselesaikan.
“Papua Barat memiliki kewajiban untuk menyerahkan P3D—yang mencakup personil, pendanaan, sarana/prasarana, dan dokumen—kepada Papua Barat Daya. Masih ada tiga OPD yang belum menyerahkan aset, tetapi dalam waktu dekat akan kami serahkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Dominggus menegaskan bahwa penyerahan aset akan dituntaskan paling lambat pada akhir April 2025 sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di provinsi baru tersebut.
“Kami sudah berjanji, paling lambat akhir April ini aset dari tiga OPD tersebut akan diserahkan ke Papua Barat Daya,” tegasnya.
Selain evaluasi provinsi hasil pemekaran, dalam pertemuan itu juga sempat disinggung usulan pembentukan DOB tingkat kabupaten. Meskipun bukan menjadi agenda utama, Komisi II DPR RI tetap meminta data pendukung terkait usulan tersebut.
“Saat evaluasi, kami juga mengajukan usulan DOB kabupaten. Meskipun belum waktunya untuk evaluasi resmi, Komisi II DPR RI sudah meminta data, dan kami telah menyerahkan kajian akademiknya. Bahkan sebelumnya kajian tersebut sudah tersedia,” tambah Gubernur.
Dengan terselenggaranya evaluasi ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan di wilayah DOB dapat berjalan lebih efektif, serta mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di provinsi-propinsi baru, khususnya Papua Barat Daya. (red)
About the Author
