FAKFAK, PinFunPapua.com – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Senin, 14 April 2025. Aksi ini digelar guna menuntut kejelasan status kepegawaian mereka yang hingga kini belum terakomodasi dalam database BKN.
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Aliansi Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Fakfak, Hamzah Tunggin, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan. Dalam keterangannya kepada wartawan, Hamzah menyatakan bahwa kehadiran mereka bukan tanpa dasar, melainkan dilengkapi dengan bukti data sebanyak 1.261 tenaga honorer yang belum terdaftar dalam sistem kepegawaian nasional.
“Kami datang ke DPRD Fakfak bukan sekadar datang begitu saja. Kami membawa bukti bahwa terdapat 1.261 orang tenaga honorer Non-Database yang belum terakomodasi dalam data BKN Kabupaten Fakfak,” ujar Hamzah.
Dalam aksinya, massa mendesak DPRD Fakfak untuk menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Fakfak guna memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait status mereka.
“Kami menuntut agar Sekda dan BKPSDM segera hadir dan mendata ulang 1.261 orang honorer yang belum terdaftar dalam database. Kami ingin ada kejelasan status kepegawaian kami, bukan janji-janji tanpa kepastian,” tegasnya.
Aliansi juga menyerukan agar seluruh nama honorer yang belum masuk dalam sistem segera dimasukkan ke dalam database BKN, sebagai langkah awal pengakuan terhadap keberadaan mereka dalam struktur pemerintahan daerah.
Dalam aksi tersebut, para peserta membawa sejumlah selebaran yang berisi daftar nama dan tuntutan mereka. Mereka berharap langkah ini dapat mempercepat proses penetapan status kepegawaian yang layak dan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja yang telah mengabdi bertahun-tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Hamzah juga secara khusus meminta perhatian dari Komisi I DPRD Fakfak agar menyuarakan aspirasi para honorer ini dalam forum resmi dan mendorong langkah-langkah nyata dari pihak eksekutif.
“Kami ingin Komisi I DPRD Fakfak mengambil peran aktif dalam memperjuangkan nasib kami. Jangan biarkan status kepegawaian kami terus menggantung tanpa kejelasan,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga adanya keputusan yang adil. Harapannya, baik DPRD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dapat segera merespons tuntutan tersebut secara serius dan bertanggung jawab, demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. (Risman)
About the Author
