MANOKWARI, PinFunPapua.com – Sejak pertama kali ditemukan di Merauke pada tahun 1992, penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Tanah Papua, termasuk Provinsi Papua Barat, terus mengalami peningkatan. Kini, HIV tak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2013 hingga 2025, lebih dari 214 ribu warga telah menjalani tes HIV. Dari jumlah tersebut, hampir 6.000 orang dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut. Namun, hanya sekitar 1.400 orang yang rutin mengonsumsi obat antiretroviral (ARV), yang berfungsi menekan perkembangan virus dalam tubuh dan memperpanjang harapan hidup penderitanya.
“Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang belum terdeteksi atau belum tertangani secara medis. Situasi ini seperti fenomena gunung es—apa yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya,” ujar dr. Alwan dalam keterangan pers di Manokwari, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, penularan HIV di Papua Barat sebagian besar disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak aman, seperti berganti-ganti pasangan tanpa penggunaan kondom. Selain itu, penularan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayinya juga menjadi perhatian serius, terutama jika sang ibu tidak mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke anak (PMTCT).
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut dr. Alwan, penyebaran HIV kini telah memasuki populasi umum, tidak lagi terbatas pada kelompok berisiko tinggi seperti pekerja seks atau pengguna narkoba suntik.
“Kelompok usia produktif, terutama usia 20 hingga 29 tahun, merupakan yang paling terdampak. Ini tentu mengancam masa depan generasi muda dan daya saing tenaga kerja kita di masa mendatang,” jelasnya.
Sebagai bentuk respons, Dinas Kesehatan Papua Barat telah membuka akses layanan tes HIV dan pengobatan ARV di seluruh kabupaten dan kota. Berbagai program edukasi, penyuluhan, skrining, distribusi kondom, serta kerja sama lintas sektor juga terus digencarkan untuk menekan angka penyebaran virus tersebut.
“Kami melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, gereja, komunitas masyarakat, hingga lembaga pemasyarakatan. Namun, penanganan HIV/AIDS bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegas dr. Alwan.
Ia juga menekankan pentingnya menghapus stigma terhadap orang dengan HIV (ODHIV), serta memperluas akses terhadap edukasi dan layanan kesehatan yang inklusif dan berkesinambungan.
“Saatnya kita bergerak bersama. Setiap individu dapat berperan menciptakan Papua Barat yang lebih sehat, bebas stigma, dan berdaya dalam melawan HIV/AIDS,” pungkasnya. (red)
About the Author
