Willy Hegemur Anggota MRPB Perwakilan Pokja Adat Dari Kabupaten Fakfak. ( FOTO : Istimewah ).
MANOKWARI, PinFunPapua.com — Konferensi Dewan Adat Mbaham Matta yang akan digelar November 2025 mndatang, bukan hanya menjadi forum musyawarah adat semata, melainkan juga wadah evaluasi yang menyeluruh atas dinamika kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan di daerah Fakfak dalam kurun tujuh tahun terakhir.
Sebagai salah satu pendiri Dewan Adat Mbaham Matta, Willy Hegemur ST yang kini menjabat sebagai anggota MRPB Pokja Adat menegaskan bahwa konferensi yang digelar setiap tujuh tahun itu bertujuan untuk merefleksikan perjalanan sosial, budaya, keagamaan, dan pemerintahan adat yang ada di negeri Mbaham Fakfak.
Dalam struktur Dewan Adat, terdapat beberapa komite seperti Komite Transformasi dan Syariat, Komite Pemerintahan Adat Petuanan, serta Komite Eksekutif dan beberapa komite lainnya. Masing-masing akan menyampaikan evaluasi dan rekomendasi terhadap dinamika sosial budaya dan pembangunan yang melibatkan peran tokoh-tokoh adat dan 7 nadhy atau raja, serta kehidupan keagamaan dan toleransi masyarakat Fakfak.
“Kita akan membahas bagaimana nilai adat budaya dan keimanan terselenggara dalam tujuh tahun ini. Apakah nilai-nilai gotong royong dan toleransi kita masih kuat atau mulai pudar?” katanya.
Konferensi ini juga akan membahas penyelenggaraan syariat agama-agama besar yang dianut masyarakat Fakfak, yakni Islam, Katolik, Protestan, serta agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita akan memastikan apakah falsafal satu tungku tiga batu berimplementasi dengan baik atau tidak. Evaluasi akan mencakup pembangunan rumah ibadah, relasi antarkelompok agama, serta kebijakan yang menunjang harmoni keagamaan.
Di bidang pemerintahan adat, akan dibahas peran kepala pemerintahan adat seperti Nadhy atau Raja di tujuh petuanan yang ada. Evaluasi akan menentukan apakah sistem ini masih relevan dan efektif, serta apa langka-langkah perbaikan dan penataannya. Konfernsi ini juga akan membahas bentuk-bentuk badan usaha milik masyarakat adat dan juga peran dewan adat dalam investasi di daerah.
Keputusan-keputusan penting dari konferensi nantinya akan difatwa oleh Dewan Suku dan bersifat mengikat seluruh elemen di Fakfak. “Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mengimplementasikan hasil konferensi secara konsisten dan konseksuen ini demi mewujudkan kiprah negeri Mbaham Fakfak yang maju, aman, damai, tentram, dan bermartabat,” ujarnya. (red)
