MANOKWARI, PinFunPapua.com– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi seluruh masukan dan usulan yang disampaikan oleh pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) dalam penyempurnaan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Deasy Tetelepta, mengatakan bahwa seluruh masukan dari legislatif daerah sangat bernilai untuk memperkaya isi dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif DPRP dalam proses tersebut.
“Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat yang telah memberikan banyak masukan untuk memperkaya isi dari Ranwal RPJMD Pemerintah Provinsi Tahun 2025–2029,” ujar Deasy dalam keterangannya.
Menurutnya, berbagai masukan yang sebelumnya belum dipikirkan oleh tim penyusun telah disampaikan secara komprehensif oleh DPRP. Seluruh masukan tersebut akan diakomodasi untuk memperkuat substansi dokumen perencanaan daerah.
“Banyak masukan dari DPRP yang sebelumnya tidak kami pikirkan, dan itu sangat baik. Semua usulan akan ditambahkan untuk memboboti dokumen Ranwal RPJMD,” imbuhnya.
Terkait sektor kesehatan, Deasy mengungkapkan bahwa peningkatan status Rumah Sakit Provinsi Papua Barat menjadi rumah sakit tipe B telah menjadi perhatian Gubernur. Namun, saat ini fokus pemerintah provinsi tertuju pada pembangunan Rumah Sakit Vertikal tipe A yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
“Tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyediakan lahan, dan saat ini lahan seluas 20 hektare telah tersedia. Sementara pembangunan fisik, tenaga medis, dan fasilitas operasional RS Vertikal akan disiapkan oleh Kemenkes RI,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memiliki rencana untuk mengembalikan pengelolaan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA) ke Manokwari, mengingat lokasi kampus induk UNIPA berada di Manokwari. Selain itu, pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Dindey juga menjadi prioritas.
“Lahan seluas 20 hektare telah disiapkan oleh Pemprov. Saat ini Gubernur sedang membangun komunikasi dengan pemerintah pusat karena seluruh pembangunan sekolah ini akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan,” terangnya.
Lebih lanjut, perhatian terhadap pembangunan ekonomi terus dikedepankan, dengan penekanan pada pengembangan produk unggulan daerah serta pembangunan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Papua (SDMP) di Oransbari.
Pembangunan gedung baru DPRP Papua Barat pun menjadi salah satu prioritas. Proses pembebasan lahan seluas lima hektare telah dilakukan dan kini tinggal menunggu pembayaran untuk pengurusan sertifikat sebelum konstruksi dimulai.
“Terkait data Orang Asli Papua (OAP), saat ini telah terintegrasi secara sistem di SIAK dan terhubung dengan Kemendagri berdasarkan data by name by address. Berdasarkan laporan Disdukcapil hingga 23 April 2025, jumlah OAP yang terdata di Papua Barat mencapai 253.517 jiwa,” ungkap Deasy.
Namun demikian, untuk kebutuhan intervensi pengentasan kemiskinan, dibutuhkan data yang lebih komprehensif dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSEN) yang dikelola oleh Bappenas.
“Kita akan berupaya mendapatkan data tersebut agar bisa dipadankan untuk mengetahui mana yang OAP dan yang bukan, serta kondisi sosial ekonomi mereka secara menyeluruh. Termasuk aspek kesehatan, pendidikan, hingga kondisi tempat tinggalnya,” tutupnya. (red)
About the Author
