MANOKWARI, PinFunPapua.com — Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menyatakan bahwa gedung Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang saat ini digunakan akan segera dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten setempat. Pasalnya, bangunan tersebut merupakan aset kabupaten yang sejak awal hanya dipinjamkan untuk mendukung keberadaan Provinsi Papua Barat pada masa awal pembentukannya.
“Gedung MRPB yang sekarang digunakan merupakan aset kabupaten. Waktu itu hanya digunakan sementara karena kita punya komitmen untuk kehadiran Provinsi Irian Jaya Barat pada masa itu. Karena itu aset kabupaten, sekarang kabupaten juga membutuhkannya sehingga kita harus pindah,” ujar Gubernur Mandacan di Manokwari.
Gubernur menjelaskan bahwa pada awalnya memang telah tersedia lahan untuk pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dan MRPB. Namun, setelah dilakukan peninjauan terhadap lokasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk mencari lahan baru yang lebih luas dan strategis demi menunjang kebutuhan kelembagaan secara menyeluruh.
“Memang betul lokasi tanah untuk DPRPB dan MRPB sudah ada sejak awal, tetapi setelah kita lihat dari sisi lokasi dan kebutuhan ke depan, maka kita cari lokasi baru yang lebih luas. Dengan begitu, bisa dibangun kantor sekaligus rumah jabatan bagi para pimpinan MRPB dan DPRPB,” jelasnya.
Terkait pengeluaran anggaran yang selama ini digunakan untuk lahan yang sebelumnya disiapkan, Gubernur menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi sia-sia. Ia memastikan bahwa tanah tersebut tetap akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya di masa depan.
“Anggaran yang dikeluarkan selama ini bukan sia-sia. Lahan tersebut tetap bisa kita manfaatkan, misalnya untuk pembangunan kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat di masa mendatang. Apalagi sertifikat tanah itu sudah atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, jadi tidak akan hilang,” tegas Gubernur Mandacan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa lahan yang terletak di kompleks kantor gubernur akan dioptimalkan penggunaannya agar pembangunan fasilitas pemerintahan dapat lebih terpadu dan terencana dengan baik.
Dengan perencanaan lahan yang lebih luas dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap dapat mewujudkan fasilitas pemerintahan yang representatif dan mendukung efektivitas kerja lembaga-lembaga strategis seperti MRPB dan DPRPB. (red)
About the Author
