MANOKWARI, PinFunPapua.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menyuarakan desakan tegas kepada Pemrintah Provinsi dan Kabupaten, DPRD, dan Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) untuk segera memperjuangkan penambahan kuota afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam seleksi penerimaan di sekolah-sekolah kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), serta lembaga kedinasan lainnya.
Pernyataan itu disampaikan Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, melalui siaran pers resmi yang diterima media ini, Senin (7/7/2025).
“Kami minta agar pemerintah daerah bersama DPRD dan Fraksi Otsus segera membangun konsolidasi, dan menyuarakan secara resmi ke pemerintah pusat tentang pentingnya penambahan kuota afirmasi OAP pada sekolah-sekolah kedinasan. Ini wilayah Otsus, dan semangat Otsus harus diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan dan rekrutmen SDM,” tegas Judson.
Afirmasi OAP: Tanggung Jawab Konstitusional dalam Semangat Otsus
Menurut MRPB, kebijakan afirmasi merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua. Tujuannya adalah untuk memastikan keberadaan dan keterwakilan OAP dalam sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.
Judson menyebutkan bahwa wilayah Papua Barat, sebagai bagian dari daerah Otsus, memiliki kebutuhan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal yang dapat berkontribusi secara langsung dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.
“Dirjen Otonomi Daerah (OtDA) dan Kementerian Dalam Negeri harus segera memberi perhatian serius terhadap Papua. Kita tahu ke depan akan ada banyak pemekaran wilayah di Tanah Papua. Maka, penyiapan SDM OAP sejak dini adalah bagian dari strategi jangka panjang,” jelasnya.
MRPB Akan Panggil BKD, Minta Penjelasan Proses Afirmasi
Dalam waktu dekat, MRPB berencana memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk meminta penjelasan resmi mengenai proses pengusulan kuota afirmasi dalam rekrutmen sekolah kedinasan selama ini. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus klarifikasi atas lemahnya realisasi afirmasi yang seharusnya diberikan kepada anak-anak asli Papua.
“Kami ingin melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BKD untuk memastikan keterwakilan OAP dalam proses rekrutmen kedinasan,” kata Judson.
Dorongan Konkret: Fasilitasi, Pendampingan, dan Pembiayaan
Selain mendorong penambahan kuota, MRPB juga meminta adanya dukungan konkret dari pemerintah daerah berupa fasilitasi pendaftaran, pendampingan teknis, hingga alokasi pembiayaan bagi calon peserta OAP yang mengikuti seleksi sekolah kedinasan.
“Otsus harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat asli Papua. Pendidikan dan penyiapan SDM adalah kunci utama. Pemerintah daerah wajib hadir dalam hal ini,” tegas Judson.
Bangun Generasi Bermoral dan Bermartabat
MRPB menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata soal angka kuota, tetapi menyangkut masa depan generasi Papua yang akan mengambil peran penting dalam roda pemerintahan dan pembangunan.
“Kita kerja baik untuk Tanah Papua, supaya anak-anak Papua ke depan menjadi generasi bangsa yang bermoral dan bermartabat,” tutup Judson Waprak. (red)
About the Author
